ALIANSI GIBRAN DESAK PENEGAKAN HUKUM YANG ADIL DAN TRANSPARAN DALAM KASUS IBU NINIK

Jakarta,Malukuinterprize— Dewan Pimpinan Pusat Gigih Berdaulat Nusantara (DPP GIBRAN) menyuarakan keprihatinan atas proses penanganan perkara yang menimpa seorang warga bernama Ibu Ninik, yang dikabarkan berstatus sebagai tersangka dalam kasus dugaan …

ALIANSI GIBRAN DESAK PENEGAKAN HUKUM YANG ADIL DAN TRANSPARAN DALAM KASUS IBU NINIK Read More

HEBOH! WARGA MULAI BUKA SUARA, RUMAHKAY HINGGA ELPAPUTIH DISEBUT, PEMERIKSAAN DANA DESA SELURUH SBB DISOROT

SBB,Malukuinterprize— Pemberitaan mengenai Dana Desa Waisamu dan Seriawan yang menjadi prioritas pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dan Unit Tipikor Polres SBB menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Sejumlah warganet …

HEBOH! WARGA MULAI BUKA SUARA, RUMAHKAY HINGGA ELPAPUTIH DISEBUT, PEMERIKSAAN DANA DESA SELURUH SBB DISOROT Read More

INSPEKTORAT DIDUGA LANGGAR BATAS WAKTU PEMERIKSAAN, PRAKTISI HUKUM DESAK BUPATI EVALUASI

Ambon, Malukuinterprize— Pelaksanaan pemeriksaan khusus terhadap pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menjadi sorotan menyusul dugaan pemeriksaan yang berlangsung melampaui batas waktu. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai …

INSPEKTORAT DIDUGA LANGGAR BATAS WAKTU PEMERIKSAAN, PRAKTISI HUKUM DESAK BUPATI EVALUASI Read More

DUGAAN PUNGUTAN BERKEDOK PENGURUSAN DANA EKS PENGUNGSI 1999, ALIANSI GIBRAN MALUKU DESAK POLISI BERTINDAK

    Ketua DPW Aliansi Gibran Maluku, Marsel Maspaitella, S.H., mengatakan bahwa keluhan masyarakat perlu mendapat perhatian serius. Pasalnya, berdasarkan informasi yang disampaikan warga, pihak yang mengaku mengurus dana eks …

DUGAAN PUNGUTAN BERKEDOK PENGURUSAN DANA EKS PENGUNGSI 1999, ALIANSI GIBRAN MALUKU DESAK POLISI BERTINDAK Read More

SENGKETA WAITOMU, LPK RI BAI MINTA KODAM HORMATI INSTANSI YANG BERWENANG DAN ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Gorontalo,Malukuinterprize— Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia Badan Advokasi Indonesia (LPK RI BAI) Melalui Ismail Gobel  Selaku Ketua meminta Kodam XV/Pattimura menghormati kewenangan instansi teknis yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber …

SENGKETA WAITOMU, LPK RI BAI MINTA KODAM HORMATI INSTANSI YANG BERWENANG DAN ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Read More

KAISUPY UNGKAP ATURAN RANGKAP JABATAN ASN, KASUS KETUA BPD PIRU RANGKAP JABATAN KADIS PERHUBUNGAN

SBB, Malukuinterprize— Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Ridhal Jufry Kaisupy, menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang mengatur rangkap jabatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. …

KAISUPY UNGKAP ATURAN RANGKAP JABATAN ASN, KASUS KETUA BPD PIRU RANGKAP JABATAN KADIS PERHUBUNGAN Read More

NEGARA DIDUGA RUGI Rp300 JUTA AKIBAT SALAH BAYAR MATERIAL TALUD NEGERI TALA, KAKI MALUKU DESAK KEJATI TETAPKAN TERSANGKA

Ambon,Malukuinterprize— Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Maluku mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku segera menindaklanjuti dugaan salah bayar material dalam proyek pembangunan pengendali banjir Sungai Way Kaka dan Way Masa di …

NEGARA DIDUGA RUGI Rp300 JUTA AKIBAT SALAH BAYAR MATERIAL TALUD NEGERI TALA, KAKI MALUKU DESAK KEJATI TETAPKAN TERSANGKA Read More

CALO CABA TNI AD JAB BANTAH GELAPKAN UANG, KLAIM Rp95 JUTA UNTUK BIAYA HIDUP HENDRO SELAMA 2 TAHUN, KUASA HUKUM: WAJIB DIBUKTIKAN

Ambon, Malukuinteprize— Polemik dugaan penggelapan uang sebesar Rp95 juta yang berkaitan dengan proses seleksi Calon Bintara (CABA) TNI Angkatan Darat (AD) kembali menjadi sorotan. Jainudin Ahmada Bani. SE, SH, MH, …

CALO CABA TNI AD JAB BANTAH GELAPKAN UANG, KLAIM Rp95 JUTA UNTUK BIAYA HIDUP HENDRO SELAMA 2 TAHUN, KUASA HUKUM: WAJIB DIBUKTIKAN Read More