SBB, Malukuinterprize- Penanganan dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) kembali menjadi sorotan publik di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maluku. Setelah kasus dugaan korupsi Dana Desa Seruawan mencuat dan menjadi perhatian masyarakat, kini pengelolaan anggaran Desa Waisamu, Kecamatan Kairatu, ikut disorot.
Salah seorang warga Waisamu berinisial FT secara terbuka mendesak Kepolisian Resor (Polres) SBB agar serius menindaklanjuti dugaan penyimpangan pengelolaan DD dan ADD Waisamu. Bahkan, ia meminta penyidik menetapkan Kepala Desa Waisamu, Marthen Riripoy, sebagai tersangka apabila hasil penyidikan dan alat bukti telah memenuhi unsur tindak pidana.
Kepada Media ini, Jumat (13/11/2026), FT mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat, terdapat dugaan kerugian keuangan negara dalam pengelolaan DD dan ADD Waisamu dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah.
Menurut FT, persoalan tersebut tidak boleh berhenti hanya karena adanya upaya pengembalian uang atau pembenahan administrasi. Sebab, apabila ditemukan unsur tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana tetap harus ditegakkan.
Ia secara khusus mengingatkan aparat penegak hukum terhadap ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi.
“Jangan sampai pengembalian kerugian negara dijadikan alasan untuk menghentikan persoalan hukum. Kalau memang ditemukan unsur pidana dan alat bukti yang cukup, proses hukum harus tetap berjalan. Negara tidak boleh dirugikan, sementara pertanggungjawaban hukumnya diabaikan,” tegas FT.
Selain itu, FT turut menyoroti penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang menurutnya tidak boleh dijadikan tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.
Ia menilai, dokumen pertanggungjawaban administratif tidak serta-merta menghapus dugaan perbuatan melawan hukum apabila dalam pengelolaan anggaran ditemukan penyimpangan yang memenuhi unsur tindak pidana.
Karena itu, FT meminta Polres SBB menelusuri secara menyeluruh hasil pemeriksaan Inspektorat, termasuk penggunaan anggaran, dokumen pertanggungjawaban, aliran dana, serta pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa.
“Jangan hanya masyarakat yang terus diminta percaya kepada proses hukum. Kami ingin melihat keseriusan aparat. Jika ada temuan kerugian negara, harus ada kejelasan bagaimana tindak lanjutnya,” ujarnya.
FT juga meminta Polres SBB menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara transparan kepada masyarakat. Menurutnya, publik berhak mengetahui apakah temuan Inspektorat telah ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan atau penyidikan.
Sorotan terhadap Waisamu ini sekaligus menjadi ujian bagi konsistensi penegakan hukum di SBB, terutama setelah kasus Seruawan menjadi perhatian publik. (Redaksi)
