Ambon, Malukuinterprize– Polemik dugaan pembayaran lahan dalam proyek pembangunan bangunan pengendali banjir Sungai Waimasa–Waikaka, Negeri Tala, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), terus menjadi perhatian. Pertemuan penyelesaian persoalan lahan di Kantor Camat Amalatu pada 10 Juli 2026 kini turut disorot menyusul munculnya informasi mengenai dugaan keterlibatan mantan Kapolsek Amalatu berinisial RA.
Praktisi hukum, Amirudin Suat, S.H., mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku agar mendalami seluruh rangkaian pertemuan dan proses pembayaran lahan tersebut. Ia meminta penyelidik tidak hanya memeriksa dokumen transaksi dan pihak penerima uang, tetapi juga menelusuri peran setiap pihak yang terlibat dalam proses mediasi di Kantor Camat Amalatu.
Menurut Amirudin, mantan Kapolsek Amalatu perlu dipanggil dan dimintai klarifikasi dalam Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara dalam Proyek Pembangunan Talud di Waimasa dan waikaka, apabila terdapat informasi atau petunjuk yang menunjukkan keterkaitannya dengan proses penyelesaian persoalan lahan tersebut. Pemeriksaan diperlukan untuk mengetahui kapasitas dan peran yang bersangkutan, termasuk apakah sebatas menjalankan fungsi koordinasi keamanan atau memiliki keterlibatan lain dalam rangkaian peristiwa.
Sorotan terhadap RA bukan tanpa latar belakang. Berdasarkan informasi yang diperoleh, sebelumnya yang bersangkutan pernah dilaporkan ke Divisi Propam Mabes Polri atas dugaan pembiaran dalam penegakan hukum atas aktivitas Pertambangan Ilegal di Negeri Tala. Setelah itu, RA mengalami mutasi atau pergantian jabatan dari posisi sebelumnya sebagai Kapolsek Amalatu.
Riwayat laporan tersebut dinilai perlu menjadi informasi tambahan bagi aparat penegak hukum dalam menelusuri rekam jejak dan peran RA. Namun, laporan ke Propam tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran, dan mutasi jabatan juga tidak dapat langsung dikaitkan sebagai akibat dari laporan tersebut tanpa adanya keterangan atau dokumen resmi.
Pertemuan di Kantor Camat Amalatu sendiri berkaitan dengan Surat Sekretariat Daerah Kabupaten SBB Nomor 200.1.3.4/451 tertanggal 8 Juli 2026 tentang undangan rapat penyelesaian persoalan lahan. Pertemuan yang berlangsung pada 10 Juli 2026 itu melibatkan sejumlah unsur pemerintah, BWS Maluku, pemerintah negeri, serta pihak-pihak terkait.
Seorang sumber yang bekerja di lingkungan Kantor Camat Amalatu dan meminta identitasnya dirahasiakan menyampaikan adanya sejumlah hal dalam rangkaian pertemuan yang menurutnya perlu ditelusuri lebih lanjut. Sumber tersebut turut menyoroti dugaan keterlibatan RA. Informasi ini masih membutuhkan verifikasi melalui pemeriksaan dan klarifikasi pihak-pihak terkait.
Persoalan semakin menarik perhatian setelah Humas BWS Maluku dalam mintai keterangan oleh Media ini, menyatakan bahwa persoalan pembayaran tersebut telah ditangani Kejaksaan. BWS juga menyebut dokumen dan berita acara hasil mediasi telah diserahkan kepada aparat penegak hukum.
Selain itu, muncul informasi dugaan pembayaran yang nilainya diperkirakan mencapai Rp300 juta. Amirudin mendorong agar Kejati Maluku menelusuri asal-usul pembayaran, dasar hukum, mekanisme penyaluran, status kepemilikan lahan, serta pihak-pihak yang menerima manfaat dari transaksi tersebut.
Menurutnya, berita acara mediasi harus diperiksa secara menyeluruh karena dapat membantu menjelaskan bagaimana kesepakatan terbentuk dan siapa saja yang berperan di dalamnya. Jika ditemukan indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan, aparat penegak hukum harus menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum.
Hingga berita ini di publikasikan RA Belum dapat Konfirmasi Lanjutan. (Redaksi )
