Jakarta, Malukuinterprize– Pernyataan Yusril Ihza Mahendra yang menyebut Gibran Rakabuming Raka sejak awal pencalonan tidak memenuhi persyaratan sebagai calon Wakil Presiden menuai kritik. Pernyataan tersebut dinilai perlu dilihat secara utuh dengan mengingat kembali peran partai politik yang ikut mengusung dan mendukung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Gede Pasek Suardika Melalui Akun Media Sosialnya mengatakan dalam argumentasi kritiknya menyoroti tanggung jawab partai politik dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Menurut sudut pandang tersebut, persoalan persyaratan pencalonan tidak semestinya hanya diarahkan kepada figur kandidat, tetapi juga harus dikaitkan dengan peran partai politik yang mengusulkan pasangan calon.
Gede Pasek mengingatkan bahwa Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
Ketentuan tersebut, menurut argumentasi yang disampaikan, menunjukkan bahwa mekanisme pencalonan merupakan bagian dari tanggung jawab kelembagaan partai politik. Karena itu, apabila sekarang muncul persoalan mengenai pemenuhan persyaratan pencalonan Gibran, publik juga patut mempertanyakan bagaimana tanggung jawab partai-partai yang berada di belakang pencalonan tersebut.
Sorotan semakin menarik karena Partai Bulan Bintang (PBB), yang ketika itu dipimpin Yusril Ihza Mahendra, merupakan salah satu partai yang menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024.
Situasi ini memunculkan pertanyaan politik yang cukup sederhana, tetapi menohok: jika sejak awal pencalonan Gibran dianggap bermasalah, bagaimana dengan partai politik yang ikut memberikan dukungan terhadap pasangan tersebut?
PKN sendiri mengambil posisi berbeda. Gede Pasek menegaskan dalam argumentasi politiknya bahwa apabila PKN ketika itu ikut menjadi partai pengusul pasangan calon, dirinya akan menyatakan bertanggung jawab secara politik atas keputusan kelembagaan tersebut.
Menurut perspektif tersebut, partai politik tidak boleh hanya hadir ketika proses pencalonan berlangsung, tetapi kemudian menghindar ketika muncul persoalan yang diperdebatkan publik.
Lebih jauh, persoalan ini tidak boleh dicampuradukkan antara tanggung jawab politik partai, tanggung jawab administratif penyelenggara pemilu, dan pertanggungjawaban hukum kandidat. Ketiganya memiliki ruang dan konsekuensi hukum yang berbeda.
Karena itu, perdebatan mengenai persyaratan pencalonan Gibran semestinya tidak berhenti pada pernyataan bahwa kandidat tidak memenuhi syarat sejak awal. Publik juga berhak mempertanyakan siapa yang mengusulkan, siapa yang melakukan verifikasi, dan bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya.
Pada akhirnya, demokrasi bukan hanya tentang memenangkan kontestasi politik, melainkan juga keberanian mempertanggungjawabkan setiap keputusan politik yang telah diambil.
Sebab, kalau saat mengusung bersama-sama, jangan sampai ketika muncul persoalan justru masing-masing sibuk mencari alasan untuk cuci tangan. (Redaksi)
