Jakarta,Malukuinterprize– Dinamika politik nasional terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin memanas. Menguatnya dorongan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI dinilai bukan sekadar persoalan konstitusional, tetapi juga menyimpan pertarungan politik yang berpotensi menentukan arah demokrasi dan masa depan pemerintahan Indonesia.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Gede Pasek Suardika, melalui tulisan opininya di Akun Media sosial Miliknya yang berjudul “Mundur, Dimundurkan atau Melawan?”, membongkar sejumlah persoalan mendasar di balik gerakan politik yang mengarah pada pemakzulan Gibran. Ia menilai, situasi yang berkembang tidak seharusnya hanya dibingkai dalam dua pilihan, yakni Gibran mundur atau dimundurkan. Sebab, masih terdapat ruang perdebatan hukum dan konstitusional yang harus dijernihkan sebelum mengambil kesimpulan politik terhadap posisi Wakil Presiden.
Dalam analisisnya, Gede Pasek menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai persoalan utama yang harus diperhatikan. Menurutnya, Gibran memperoleh legitimasi jabatan melalui pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat. Karena itu, muncul pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana kewenangan politik parlemen dapat memengaruhi mandat yang sebelumnya diberikan rakyat melalui pemilu. Ia mengingatkan bahwa esensi demokrasi adalah kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan elite partai politik maupun kelompok yang memiliki kekuatan di parlemen.
Gede Pasek juga menyoroti putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 yang berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Menurutnya, substansi dan pertimbangan hukum putusan tersebut perlu diketahui secara terbuka agar publik dapat memahami dasar serta konsekuensi hukumnya. Ia mempertanyakan apakah persoalan administratif yang berkaitan dengan persyaratan pencalonan dapat secara otomatis dijadikan dasar pemberhentian seorang Wakil Presiden. Sebab, menurutnya, persoalan persyaratan pencalonan sebagaimana diatur dalam Pasal 6A UUD 1945 harus dibedakan dengan mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945.
Selain persoalan hukum, Gede Pasek secara terbuka membaca peta kekuatan politik yang sedang berkembang di Senayan. Ia menilai posisi Gibran tidak mudah apabila persoalan ini berkembang menjadi pertarungan kekuatan politik di DPR RI. Keterbatasan dukungan partai politik yang memiliki kekuatan kursi di parlemen dapat menjadi tantangan serius bagi Gibran. Apabila mayoritas kekuatan politik di Senayan bergerak mendukung proses pemakzulan, Gibran berpotensi menghadapi tekanan politik yang sangat besar.
Namun, Gede Pasek menegaskan bahwa kekuatan parlemen bukan satu-satunya dimensi yang harus diperhitungkan. Menurut perspektifnya, Gibran masih memiliki ruang untuk memperjuangkan posisinya melalui jalur hukum sekaligus mengembalikan persoalan tersebut pada prinsip kedaulatan rakyat. Ia bahkan menggambarkan bahwa ketika kekuatan politik di parlemen tidak berpihak, perjuangan hukum dan legitimasi demokrasi menjadi salah satu ruang perlawanan yang masih terbuka.
Gede Pasek juga memperingatkan bahwa apabila Gibran memilih melawan, proses politik dan hukum yang terjadi berpotensi berlangsung panjang serta memunculkan ketegangan politik nasional. Sebaliknya, apabila Gibran memilih mundur, persoalan tidak serta-merta selesai karena akan muncul dinamika baru berupa perebutan posisi Wakil Presiden di antara kekuatan partai politik. Posisi tersebut dinilai sangat strategis dalam membaca peta kekuasaan menuju Pemilu 2029.
Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Gibran yang disebut berlangsung hampir dua setengah jam turut menjadi perhatian dalam analisis Gede Pasek. Menurutnya, arah hubungan politik antara Presiden dan Wakil Presiden akan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan perkembangan situasi selanjutnya. Apakah keduanya tetap berjalan searah atau justru menghadapi perbedaan sikap politik, masih menjadi pertanyaan yang menunggu jawaban melalui perkembangan politik berikutnya.
Pada akhirnya, Gede Pasek membawa persoalan ini pada pertanyaan mendasar mengenai masa depan demokrasi Indonesia. Apakah wacana pemakzulan Gibran benar-benar didasarkan pada persoalan hukum dan konstitusi, atau justru menjadi bagian dari pertarungan kepentingan politik? Baginya, persoalan ini bukan hanya menyangkut masa depan jabatan seorang Wakil Presiden, tetapi juga menyangkut konsistensi prinsip demokrasi, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap suara rakyat.
Peta politik di Senayan mungkin menentukan kuat atau lemahnya posisi Gibran. Namun, prinsip kedaulatan rakyat tetap menjadi fondasi utama dalam sistem demokrasi Indonesia. Karena itu, proses politik yang berlangsung harus tetap berjalan dalam koridor konstitusi, bukan semata-mata berdasarkan kalkulasi kekuatan dan kepentingan kekuasaan.(Redaksi)
