SBB, Malukuinterprize.Net – Penanganan dugaan persoalan pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2024 di Desa Kaibobo, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), mulai menuai sorotan serius. Inspektorat Kabupaten SBB kini menjadi perhatian publik setelah muncul informasi bahwa rekomendasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kaibobo terkait pengelolaan anggaran desa tersebut telah disampaikan untuk ditindaklanjuti, namun hingga kini belum diketahui secara terbuka perkembangan penanganannya.
Situasi ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Bahkan, berkembang dugaan bahwa Inspektorat SBB terkesan melindungi Kepala Desa Kaibobo berinisial AK karena persoalan yang telah disampaikan melalui mekanisme pengawasan BPD belum memperoleh kejelasan tindak lanjut. Dugaan tersebut tentu perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan klarifikasi resmi. Namun, sebagai lembaga pengawasan internal pemerintah daerah, Inspektorat memiliki tanggung jawab memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai ketentuan, bukan membiarkan persoalan yang disampaikan masyarakat berlarut-larut tanpa kepastian.
Informasi yang dihimpun Media ini menyebutkan, persoalan pengelolaan DD dan ADD Desa Kaibobo Tahun Anggaran 2024 tidak hanya menyangkut keterbukaan administrasi, tetapi juga sejumlah pekerjaan fisik yang diduga belum diselesaikan secara maksimal. Salah satu pekerjaan yang menjadi sorotan adalah pembangunan drainase sepanjang kurang lebih 100 meter di kawasan Dokyard, Dusun Tiga Soa.
Berdasarkan keterangan sumber yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, pekerjaan tersebut mulai dilaksanakan sejak 2024. Namun, hingga kini pekerjaan itu disebut belum sepenuhnya rampung, termasuk pekerjaan plester drainase. Persoalan semakin menjadi perhatian setelah muncul informasi mengenai perubahan nilai anggaran pekerjaan. Anggaran yang semula tercatat sebesar Rp85.215.000 disebut berubah menjadi Rp159.347.500. Sementara itu, papan informasi proyek disebut masih mencantumkan nilai anggaran awal.
Perbedaan nilai anggaran tersebut perlu dijelaskan secara terbuka oleh Pemerintah Desa Kaibobo, terutama mengenai dasar perubahan anggaran, mekanisme persetujuan, dokumen perubahan APBDes, serta realisasi pekerjaan di lapangan. Publik berhak mengetahui apakah perubahan tersebut telah melalui prosedur penganggaran yang sah atau justru terdapat ketidaksesuaian antara dokumen administrasi dan pelaksanaan kegiatan.
Selain pembangunan drainase, proyek pembangunan Balai Pertemuan Warga dengan nilai anggaran sekitar Rp86 juta juga ikut dipersoalkan. Menurut keterangan sumber, pekerjaan tersebut belum dinilai rampung sebagaimana mestinya. Kondisi ini semakin memperkuat desakan masyarakat agar seluruh kegiatan yang bersumber dari DD dan ADD Desa Kaibobo Tahun Anggaran 2024 diperiksa secara menyeluruh, baik dari aspek administrasi maupun kondisi fisik pekerjaan.
Persoalan ini semakin serius karena BPD Kaibobo disebut telah menjalankan fungsi pengawasan dengan menyampaikan rekomendasi terkait pengelolaan DD dan ADD Tahun Anggaran 2024 kepada Inspektorat SBB. Informasi yang diterima media ini menyebutkan bahwa rekomendasi tersebut telah berada di meja Inspektorat sebagai bagian dari kelengkapan administrasi penanganan persoalan yang dilaporkan.
Sebelum rekomendasi tersebut disampaikan, BPD dikabarkan telah beberapa kali melayangkan surat kepada Pemerintah Desa Kaibobo dan mendatangi langsung kantor desa untuk meminta dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Tahun Anggaran 2024. Namun, berdasarkan keterangan sumber, permintaan dokumen tersebut belum mendapatkan respons yang dinilai memadai.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebab, BPD memiliki fungsi penting dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila rekomendasi BPD benar telah diterima Inspektorat, masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai status penanganannya, termasuk apakah telah dilakukan pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik, maupun klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.
Masyarakat Kaiibobu kini mempertanyakan keseriusan Inspektorat SBB dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Jangan sampai rekomendasi lembaga pengawasan desa hanya berhenti sebagai tumpukan administrasi tanpa menghasilkan kepastian. Inspektorat harus mampu menunjukkan bahwa fungsi pengawasan internal pemerintah daerah berjalan secara profesional, objektif, dan tidak tebang pilih.
Di tengah belum jelasnya perkembangan penanganan tersebut, masyarakat meminta Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat dan Polres SBB turut memberikan perhatian terhadap dugaan persoalan pengelolaan DD dan ADD Desa Kaibobo Tahun Anggaran 2024. Penelusuran diperlukan untuk memastikan apakah terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan anggaran, dokumen pelaksanaan kegiatan, perubahan anggaran, realisasi pekerjaan fisik, hingga laporan pertanggungjawaban keuangan desa.
Kejari SBB diharapkan tidak hanya menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat, tetapi juga dapat menelaah informasi dan laporan masyarakat sesuai kewenangan hukum yang dimiliki. Apabila ditemukan indikasi penyimpangan yang memenuhi unsur hukum, proses penanganan harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.
Pengawasan terhadap Dana Desa bukan sekadar persoalan administrasi pemerintahan. Dana tersebut merupakan uang negara yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat desa. Karena itu, setiap rupiah yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan. Ketika muncul dugaan ketidaksesuaian anggaran dan pekerjaan fisik, aparat pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan pemeriksaan secara profesional agar tidak menimbulkan kerugian negara maupun merugikan kepentingan masyarakat.
Munculnya dugaan bahwa Inspektorat SBB tidak serius menindaklanjuti rekomendasi BPD Kaibobo seharusnya menjadi perhatian serius pimpinan daerah. Inspektorat perlu menjawab sejumlah pertanyaan publik, apakah rekomendasi BPD sudah ditindaklanjuti, apakah pemeriksaan khusus telah dilakukan, apakah pembangunan drainase dan Balai Pertemuan Warga sudah diperiksa secara fisik, serta bagaimana penjelasan mengenai perubahan nilai anggaran pembangunan drainase tersebut.
Jika memang belum dilakukan pemeriksaan, Inspektorat perlu menjelaskan alasannya secara terbuka. Sebaliknya, apabila pemeriksaan telah dilakukan, masyarakat patut memperoleh informasi mengenai hasil dan langkah tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi bahwa pengawasan internal pemerintah daerah hanya tajam terhadap pihak tertentu, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan pejabat pemerintahan desa.
Sejak Berita ini di Publikasikan Pihak Inspektorat Belum Memberikan Keterangan Lanjutan. (Redaksi)
