Ambon, MalukuInterprize.net — Dugaan ucapan “monyet” terhadap seorang mahasiswa asal Pegunungan Seram Utara usai Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Merdeka Ambon, Senin (17/8/2026), memantik kritik keras dari Marsel Maspaitella, S.H., tokoh masyarakat adat Maluku.
Mahasiswa tersebut disebut hendak menemui Gubernur Maluku untuk menitipkan surat dari Tua Adat Negeri Manusela. Namun, dalam upaya tersebut, ia diduga mendapat ucapan yang merendahkan dari seseorang yang disebut sebagai ajudan Gubernur Maluku.
“Sangat Kecewa di bilang monyet’, ini bukan lagi soal cara berkomunikasi. Ini persoalan martabat. Kalau ucapan itu berkaitan dengan identitasnya sebagai orang Pegunungan Seram Utara, maka saya menilai itu bernuansa rasis dan merendahkan masyarakat adat Maluku,” tegas Marsel.
Datang Membawa Pesan Adat, Mengapa Justru Direndahkan?
Marsel mempertanyakan sikap pihak yang berada di sekitar Gubernur Maluku.
Menurutnya, mahasiswa tersebut tidak datang untuk membuat keributan, melainkan membawa pesan dari Tua Adat Negeri Manusela.
“Dia datang membawa surat dari Tua Adat. Kalau tidak boleh bertemu Gubernur, sampaikan dengan baik. Kenapa harus menggunakan kata yang merendahkan?” kata Marsel.
Ia menegaskan, masyarakat adat Maluku tidak boleh diposisikan sebagai kelompok yang rendah hanya karena berasal dari wilayah pegunungan atau daerah yang jauh dari pusat pemerintahan.
“Jangan karena dia anak Seram, jangan Karna dia anak adat, kemudian dianggap tidak punya martabat. Jangan pernah berpikir masyarakat adat bisa dihina begitu saja. Itu cara berpikir yang harus dihentikan,” tegasnya.Marsel
Selain itu marsel juga mengingatkan bahwa seorang ajudan atau Pengwal memiliki tugas membantu dan mengamankan pejabat yang didampinginya, bukan bertindak seolah-olah memiliki kewenangan untuk merendahkan masyarakat.
“Ajudan atau pengawsl bukan penguasa. Tugasnya menjaga dan membantu Gubernur, bukan menghina rakyat. Kalau ada masyarakat ingin menyampaikan surat, layani dengan etika,” ujarnya.
Menurut Marsel, jika dugaan tersebut terbukti benar, Gubernur Maluku harus memberikan perhatian serius.
“Jangan sampai Gubernur tidak tahu apa yang dilakukan orang-orang di sekelilingnya. Kalau benar terjadi, harus ada evaluasi. Jangan masyarakat adat yang menjadi korban,” katanya.
Desak Klarifikasi Gubernur
Marsel mendesak Gubernur Maluku segera memberikan klarifikasi agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi kemarahan masyarakat adat.
“Saya minta jangan diam. Klarifikasi kepada publik. Benar atau tidak, harus dijelaskan. Kalau tidak benar, bantah. Kalau benar, jangan ditutup-tutupi,” tegasnya.
Ia juga meminta mahasiswa yang merasa menjadi korban untuk menyampaikan kronologi dan bukti secara terbuka.
“Kita bicara berdasarkan fakta. Kalau ada saksi atau rekaman, simpan dan sampaikan. Jangan sampai persoalan ini dipelintir menjadi isu lain,” ujarnya.
HUT RI, Tapi Rakyat Diduga Dihina?
Marsel menilai ironis apabila dugaan penghinaan tersebut terjadi tepat setelah peringatan HUT ke-81 RI.
“Kita baru saja memperingati kemerdekaan. Tetapi kalau benar ada rakyat yang datang membawa pesan adat kemudian disebut dengan kata yang merendahkan, pertanyaannya: kemerdekaan itu untuk siapa?” ujar Marsel.
Menurutnya, kemerdekaan tidak boleh hanya dimaknai sebagai seremoni, tetapi harus diwujudkan melalui penghormatan terhadap seluruh rakyat tanpa membedakan asal daerah maupun identitas adat.
“Jangan bicara persatuan kalau masih ada rakyat yang merasa dihina karena identitasnya. Hentikan segala bentuk rasisme terhadap masyarakat adat Maluku,” pungkas Marsel. (Redaksi)
