Ambon,Malukuinterprize– Penetapan Kepala Desa Seriwan berinisial AP sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2022 dan 2023 dengan kerugian keuangan negara mencapai Rp451.049.100 menjadi perhatian publik.
Penanganan perkara oleh Polres Seram Bagian Barat (SBB) ini tidak hanya menjadi bukti pentingnya penegakan hukum, tetapi juga memperlihatkan bahwa fungsi kontrol sosial media memiliki peran strategis dalam mengawal kepentingan masyarakat, khususnya terkait transparansi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran desa.
AP diketahui telah ditahan di Rumah Tahanan Polres SBB sejak 10 November 2026. Kapolres SBB AKBP Refindo Pradikta Rulando dalam konferensi pers di Aula Bhayangkari Polres SBB, Jumat (13/11/2026), mengungkapkan bahwa penyidik masih mendalami perkara tersebut dan membuka kemungkinan adanya tersangka baru.
Menanggapi perkembangan tersebut, praktisi hukum Mira Maranressy, S.H. menyampaikan apresiasi terhadap kerja-kerja jurnalistik dan fungsi kontrol media yang selama ini ikut mengawal berbagai persoalan dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat.
Menurut Mira, pengungkapan dugaan korupsi Dana Desa bukan perkara mudah. Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius adalah mekanisme pengawasan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Inspektorat.
Ia menilai, dalam sejumlah persoalan pengelolaan Dana Desa, proses penanganan dugaan penyimpangan kerap menjadi panjang dan tidak memberikan kepastian kepada masyarakat. Bahkan, muncul kritik mengenai kecenderungan penyelesaian persoalan melalui mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara tanpa kejelasan tindak lanjut terhadap dugaan unsur pidananya.
“Pengembalian kerugian keuangan negara pada prinsipnya merupakan mekanisme yang baik untuk memulihkan keuangan negara. Namun, jangan sampai mekanisme tersebut justru dipersepsikan sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan korupsi tanpa mengungkap secara tuntas siapa yang bertanggung jawab,” demikian pandangan hukum yang disampaikan dalam menanggapi persoalan tersebut.
Mira juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap pola kerja Inspektorat SBB. Menurutnya, apabila terdapat dugaan keterlambatan pemeriksaan, penguluran waktu, atau penyelesaian temuan yang tidak transparan, hal tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
Ia mengingatkan bahwa pengembalian kerugian negara tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan penelusuran apabila ditemukan indikasi tindak pidana korupsi.
Secara hukum, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Pengembalian tersebut hanya dapat menjadi salah satu faktor yang meringankan.
Dengan demikian, mekanisme pemulihan kerugian negara dan proses penegakan hukum harus ditempatkan secara proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lebih jauh, Mira menilai persoalan ini tidak boleh dilihat hanya dari sisi administrasi pemerintahan. Sebab, ketika anggaran Dana Desa diduga diselewengkan, masyarakat desa merupakan pihak yang paling merasakan dampaknya.
Dana Desa seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik, serta peningkatan kesejahteraan warga. Apabila dugaan penyimpangan tidak ditangani secara serius, maka masyarakat kehilangan hak atas pembangunan yang seharusnya mereka terima.
“Jangan sampai masyarakat desa menjadi korban untuk kedua kalinya. Pertama, ketika anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan mereka diduga diselewengkan. Kedua, ketika persoalan tersebut tidak ditangani secara transparan dan justru diselesaikan tanpa memberikan kepastian hukum,” menjadi pesan penting dari kritik terhadap tata kelola pengawasan Dana Desa.
Ia juga mengapresiasi media yang berani mengangkat persoalan-persoalan pemerintahan desa, termasuk dugaan penyimpangan anggaran, karena pemberitaan merupakan salah satu bentuk kontrol publik yang dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas.
Menurutnya, media tidak boleh dipandang sebagai musuh pemerintah ataupun aparat, melainkan sebagai mitra kritis dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai hukum dan kepentingan masyarakat.
Sementara itu, perkembangan perkara dugaan korupsi Dana Desa Seruawan kini menjadi perhatian masyarakat. Sinyal kemungkinan adanya tersangka baru sebagaimana disampaikan Kapolres SBB diharapkan benar-benar ditindaklanjuti berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang sah.
Publik juga berharap agar penanganan perkara serupa di desa-desa lain tidak berhenti pada pemeriksaan administratif maupun pengembalian kerugian negara semata apabila ditemukan dugaan tindak pidana.(Redaksi)
