SBB, Malukuinterprize– Dugaan keterlibatan Kepala Desa Kaibobu dalam memberikan dukungan terhadap operasional eksplorasi PT Dunia Tambang Selaras mulai menuai sorotan masyarakat setempat. Aktivitas eksplorasi perusahaan yang diinformasikan telah berlangsung kurang lebih satu minggu di wilayah Desa Kaibobu, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), kini menjadi perhatian terkait legalitas perizinan dan pengawasan kegiatan pertambangan tersebut.
Seorang warga setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan kepada media ini mengungkapkan bahwa aktivitas eksplorasi PT Dunia Tambang Selaras telah berlangsung di wilayah Desa Kaibobu. Ia juga menyoroti dugaan adanya dukungan Kepala Desa terhadap kegiatan operasional perusahaan yang sedang berjalan.
Menurut sumber tersebut, aktivitas perusahaan harus mendapatkan perhatian serius karena berkaitan langsung dengan wilayah tempat masyarakat menjalankan kehidupan dan aktivitas sehari-hari. Pemerintah desa seharusnya mengedepankan keterbukaan informasi serta memastikan masyarakat mengetahui setiap kegiatan investasi yang masuk ke wilayah desa.
Dugaan dukungan Kepala Desa terhadap operasional eksplorasi perusahaan juga menjadi bagian yang perlu ditelusuri. Setiap bentuk fasilitasi pemerintah desa terhadap perusahaan harus dilakukan secara transparan, sesuai kewenangan, dan tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat.
Sorotan terhadap aktivitas PT Dunia Tambang Selaras kini disebut mulai tercium oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat setempat, penelusuran dokumen dan pengumpulan data melalui sejumlah instansi terkait telah berjalan sebagai bagian dari upaya mengungkap aktivitas perusahaan tersebut. Penelusuran ini diarahkan untuk memperoleh kejelasan mengenai legalitas perizinan, dasar pelaksanaan eksplorasi, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan operasional di Desa Kaibobu. Informasi mengenai langkah aparat tersebut masih memerlukan konfirmasi resmi dari instansi yang bersangkutan.
Berdasarkan informasi data perusahaan yang disampaikan kepada redaksi, PT Dunia Tambang Selaras merupakan perseroan terbatas berbadan hukum Indonesia dengan nomor registrasi 2412421. Perusahaan tersebut tercatat beralamat di Ruko Tol Boulevard Blok C Nomor 10, Tangerang Selatan. Domisili perusahaan ini menjadi salah satu informasi penting dalam penelusuran identitas badan usaha dan kesesuaian administrasi perusahaan dengan dokumen perizinan pertambangan yang digunakan dalam kegiatan operasional di Desa Kaibobu.
Masyarakat berharap Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku segera melakukan verifikasi terhadap legalitas kegiatan eksplorasi tersebut. Pemeriksaan perlu mencakup nomor keputusan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), luas wilayah konsesi, komoditas tambang, titik koordinat kegiatan, masa berlaku izin, serta persetujuan lingkungan dan dokumen teknis lainnya.
Dugaan dukungan Kepala Desa Kaibobu juga perlu mendapatkan perhatian dalam proses penelusuran. Pemerintah desa memiliki tanggung jawab melindungi kepentingan masyarakat. Dukungan terhadap investasi tidak boleh dimaknai sebagai kewenangan untuk memberikan legitimasi terhadap kegiatan pertambangan yang belum memenuhi persyaratan hukum.
Masyarakat Desa Kaibobu tidak boleh hanya menjadi penonton ketika aktivitas perusahaan mulai berlangsung di wilayah mereka. Hak masyarakat atas informasi, perlindungan lingkungan, dan kepastian hukum harus menjadi perhatian utama pemerintah maupun pihak perusahaan.
Penelusuran oleh aparat diharapkan tidak berhenti pada pengumpulan informasi administratif, tetapi juga mampu mengungkap secara objektif seluruh fakta terkait kegiatan eksplorasi tersebut. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, penanganannya harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku tanpa tebang pilih.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh dokumen resmi yang memastikan status IUP PT Dunia Tambang Selaras maupun bukti yang membuktikan bentuk dukungan Kepala Desa Kaibobu terhadap operasional perusahaan. Pihak perusahaan dan Kepala Desa Kaibobu tetap memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab.
Perkembangan ini menjadi perhatian masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat. Transparansi perizinan, pengawasan pemerintah, serta perlindungan hak masyarakat harus menjadi prioritas dalam setiap kegiatan investasi pertambangan.
Investasi boleh berjalan, tetapi hukum tidak boleh ditinggalkan. Jangan sampai kepentingan operasional perusahaan lebih diutamakan, sementara transparansi, hak masyarakat, dan perlindungan lingkungan justru dikorbankan. (Redaksi)
