Jakarta,Malukuinterprize– Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menegaskan sikapnya untuk menghadapi polemik dokumen pendidikan melalui jalur hukum. Setelah melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Gibran mengungkapkan bahwa dirinya mendapat sejumlah saran dan masukan dari Presiden, termasuk agar tetap berjuang atau fight melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta menempuh langkah hukum berupa Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).
Pernyataan tersebut menjadi perhatian publik karena memperlihatkan bahwa Gibran memilih menghadapi persoalan yang berkembang dengan mekanisme hukum, bukan menghindar dari berbagai kritik dan pertanyaan masyarakat. Dalam keterangannya kepada wartawan setelah pertemuan, Gibran menyebut Prabowo telah memberikan banyak saran terkait dinamika yang sedang dihadapinya. Bahkan, ia menganggap Presiden sebagai sosok ayah yang memberikan arahan dan masukan dalam menghadapi persoalan tersebut.
Gibran secara khusus mengungkapkan bahwa salah satu saran Presiden Prabowo adalah agar dirinya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga perguruan tinggi atau S1. Langkah ini dinilai penting untuk memberikan kesempatan pembuktian secara terbuka melalui mekanisme peradilan sesuai kewenangan hukum yang berlaku.
Tidak hanya melalui PTUN, Gibran juga menyampaikan rencana untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkait pengajuan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya hukum yang disebut dalam keterangannya setelah bertemu Presiden Prabowo. Dengan demikian, persoalan yang selama ini menjadi perdebatan publik diarahkan untuk mendapatkan penyelesaian melalui prosedur hukum, bukan sekadar menjadi pertarungan opini politik.
Dalam kesempatan yang sama, Gibran menegaskan bahwa dirinya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran masyarakat. Ia juga menyatakan tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan. Pernyataan tersebut memperlihatkan keinginannya agar persoalan yang menyangkut dirinya dapat diselesaikan secara proporsional, transparan, dan berdasarkan ketentuan hukum.
Sikap Presiden Prabowo yang memberikan saran agar Gibran tetap berjuang menghadapi persoalan melalui jalur hukum juga menjadi perhatian tersendiri. Di tengah dinamika politik nasional, dukungan moral dari Presiden dinilai dapat menjadi dorongan bagi Wakil Presiden untuk tetap menjalankan tugas konstitusionalnya sekaligus menghadapi persoalan yang sedang berkembang.
Sebagai Wakil Presiden yang menduduki jabatan melalui proses demokrasi dan konstitusi, Gibran memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kesempatan membuktikan setiap persoalan yang dipertanyakan. Kritik masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi, tetapi penyelesaian persoalan hukum harus tetap mengacu pada fakta, alat bukti, dan putusan lembaga peradilan yang berwenang.
Karena itu, keputusan untuk menghadapi persoalan melalui PTUN dan menempuh langkah PK di MA menjadi momentum penting bagi Gibran untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat. Publik tentu berharap seluruh proses berjalan secara terbuka, objektif, dan sesuai prosedur hukum sehingga tidak ada lagi ruang bagi spekulasi yang berkepanjangan.
Kini, pesan Presiden Prabowo agar Gibran tetap fight menjadi salah satu sorotan dalam dinamika politik nasional. Gibran tidak memilih menjadikan polemik sebagai alasan untuk meninggalkan tanggung jawabnya, melainkan menyatakan akan menghadapi persoalan melalui jalur hukum.
Bukan soal mundur atau bertahan semata, tetapi bagaimana membuktikan persoalan secara hukum dan tetap menjaga amanah sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. (Redaksi)
