Ambon, Malukuinterprize– Penanganan dugaan penyimpangan Dana Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian publik tertuju pada penggunaan mekanisme Surat Tuntutan Ganti Rugi (STGR) atau proses Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) yang diduga berpotensi menimbulkan persoalan apabila digunakan untuk menyelesaikan aspek administrasi di tengah proses penyelidikan kepolisian.
Praktisi Hukum Amirudin Suat, S.H., menilai Polres Seram Bagian Barat perlu memberikan kejelasan kepada publik mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut. Menurutnya, apabila penyidik telah menemukan indikasi perbuatan pidana dan bukti permulaan yang cukup, maka proses hukum harus ditingkatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Amirudin menegaskan, pengembalian kerugian keuangan negara melalui mekanisme administrasi tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana apabila unsur tindak pidana korupsi terbukti. Karena itu, mekanisme STGR atau TP-TGR tidak boleh dipersepsikan sebagai jalan untuk menghentikan proses hukum.
“Jangan sampai mekanisme penyelesaian administrasi justru menimbulkan kesan bahwa persoalan pidana dapat diselesaikan hanya dengan pengembalian uang. Jika ditemukan unsur tindak pidana korupsi, aparat penegak hukum tetap harus memprosesnya dan Segera singkat Status Perkara”, Tegasnya.
Sorotan tersebut berkaitan dengan perkembangan pemeriksaan dugaan penyimpangan Dana Desa Luhu. Berdasarkan informasi, Polres SBB disebut telah memeriksa 29 orang saksi. Audit untuk tahun anggaran 2023–2024 dalam informasi tersebut mengungkap potensi kerugian negara sebesar Rp399.862.500, dengan tindak lanjut berupa koreksi administrasi sebesar Rp274.018.700 dan pengembalian tunai sebesar Rp125.843.800. Sementara itu, audit untuk tahun anggaran 2021–2022 saat itu masih menunggu hasil pemeriksaan.
Angka-angka tersebut perlu diperbarui dan dicocokkan kembali dengan dokumen resmi sebelum dijadikan dasar pemberitaan terbaru. Namun, perkembangan itu menunjukkan bahwa perkara Dana Desa Luhu membutuhkan penjelasan terbuka, terutama mengenai hasil audit, tindak lanjut penyidik, serta status hukum pihak-pihak yang terkait.
Secara hukum, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
Selain itu, Pasal 21 UU Tipikor mengatur ancaman pidana terhadap setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara korupsi di pengadilan. Meski demikian, penerapan pasal tersebut harus didasarkan pada pembuktian unsur kesengajaan dan tindakan nyata yang memenuhi rumusan delik. Penerbitan atau penggunaan STGR semata tidak otomatis dapat dikategorikan sebagai perintangan penyidikan.
Karena itu, pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah apakah mekanisme STGR tersebut hanya merupakan tindak lanjut administratif untuk memulihkan kerugian negara, atau terdapat tindakan tertentu yang berpotensi mengganggu proses penegakan hukum. Hal ini perlu diperiksa berdasarkan dokumen, kronologi, kewenangan, serta koordinasi antara Inspektorat dan penyidik kepolisian.
Masyarakat juga mendesak Penyidik Reskrim Khusus Polres SBB agar tidak membiarkan penanganan perkara ini berlarut-larut tanpa kepastian. Jika alat bukti telah mencukupi dan unsur pidana telah terpenuhi, peningkatan status perkara serta penetapan pihak yang bertanggung jawab harus dilakukan berdasarkan hasil penyidikan dan ketentuan hukum yang berlaku. (Redaksi)
