SBB,Malukuinterprize— Pemberitaan mengenai Dana Desa Waisamu dan Seriawan yang menjadi prioritas pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dan Unit Tipikor Polres SBB menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Sejumlah warganet mendesak agar pengawasan pengelolaan Dana Desa tidak hanya berfokus pada dua desa tersebut, tetapi juga diperluas ke desa-desa lain di seluruh wilayah Kabupaten SBB. Aspirasi itu mencuat melalui kolom komentar media sosial, dengan harapan pemeriksaan dilakukan secara objektif, transparan, dan tanpa tebang pilih.
Salah satu komentar datang dari akun Robbie Roberth, yang meminta agar pengelolaan Dana Desa di Desa Rumahkay turut mendapat perhatian. Dalam komentarnya, ia menulis, “Tolong periksa Dana Desa tetangga sebelah, y namanya Desa Rumahkay plus semua perangkat termasuk BPD, bahkan dari tahun sebelumnya so pasti ada y gak benar.”
Komentar tersebut menunjukkan adanya aspirasi masyarakat agar pemeriksaan tidak hanya berfokus pada kepala desa, tetapi juga mencakup perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Meski demikian, pernyataan warganet tersebut masih merupakan pendapat yang perlu diverifikasi dan bukan bukti bahwa telah terjadi penyimpangan di Desa Rumahkay.
Desakan pemeriksaan secara menyeluruh juga disampaikan akun Boss”G_Alamo, yang menulis, “Periksa semua desa lebih baik dan adil…” Sementara itu, akun NONAMARLAR913 turut menyampaikan permintaan agar pengawasan mencakup seluruh desa di Kabupaten SBB dengan menuliskan, “Periksa semua dana desa yg ada di desa-desa SBB.”
Aspirasi serupa disampaikan akun “ALAMO” 2124, yang berkomentar, “Klu bisa peiksa semua kampung bertetangga…” Berbagai komentar tersebut memperlihatkan adanya harapan dari sebagian masyarakat agar pengawasan Dana Desa dilakukan secara merata dan tidak terkesan hanya menyasar wilayah tertentu.
Nama Desa Elpaputih juga muncul dalam kolom komentar. Akun Sakarias Laturuw menulis, “Elpaputih lai periksa, jang baku tipu, kasana lalia…” Sementara itu, akun Rafa Alamo menyampaikan permintaan agar desanya turut mendapat perhatian melalui komentar, “Tolong pariksa b pung kampung lai dolo.”
Selain itu, akun ochyyy menulis, “Geser sdiki k tetangga kampong,” yang turut mencerminkan dorongan agar perhatian pengawasan tidak hanya tertuju pada satu wilayah.
Beragam komentar tersebut menjadi sorotan karena memperlihatkan aspirasi masyarakat yang menginginkan pengawasan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten SBB dilakukan secara lebih luas. Masyarakat berharap anggaran yang bersumber dari keuangan negara benar-benar digunakan sesuai peruntukan, baik untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik, maupun program lain yang telah direncanakan dalam anggaran desa.
Situasi ini menjadi momentum bagi Inspektorat Kabupaten SBB untuk menjelaskan dasar penetapan Desa Waisamu dan Seriawan sebagai prioritas pemeriksaan, sekaligus menerangkan mekanisme penentuan desa-desa lain yang perlu mendapat perhatian. Pemeriksaan yang objektif perlu mempertimbangkan pemetaan risiko, hasil pengawasan sebelumnya, laporan masyarakat yang dapat diverifikasi, serta indikasi ketidaksesuaian antara perencanaan, realisasi anggaran, laporan pertanggungjawaban, dan hasil pekerjaan di lapangan.
Pengawasan juga diharapkan tidak berhenti pada pemeriksaan dokumen administratif apabila terdapat alasan yang memerlukan verifikasi lebih lanjut. Pemeriksaan fisik kegiatan, pencocokan laporan pertanggungjawaban, serta penelusuran penggunaan anggaran dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara anggaran yang dilaporkan dan kegiatan yang benar-benar dilaksanakan.
Di sisi lain, Unit Tipikor Polres SBB diharapkan menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat yang memenuhi persyaratan sesuai prosedur hukum dan kewenangannya. Apabila ditemukan indikasi tindak pidana, penanganannya harus didasarkan pada bukti yang sah. Sementara itu, persoalan administratif perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Aspirasi Warga SBB yang berkembang di kolom komentar tersebut membawa satu pesan penting: masyarakat menginginkan pengawasan Dana Desa di Kabupaten SBB berjalan secara adil, profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih. Setiap laporan perlu ditelaah secara proporsional dengan tetap membedakan informasi awal, temuan pemeriksaan, indikasi kerugian keuangan, dan dugaan tindak pidana yang memerlukan pembuktian lebih lanjut.
Kini, perhatian masyarakat tertuju pada langkah pengawasan selanjutnya. Apakah pemeriksaan Dana Desa akan diperluas berdasarkan pemetaan risiko dan laporan masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan? (Redaksi)
