SBB,Malukuinterprize– Tindakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yang diduga mengusir dan menghalangi wartawan saat menjalankan tugas peliputan di Kantor Bupati SBB menuai kecaman. Peristiwa tersebut dinilai mencederai kebebasan pers sekaligus memperlihatkan sikap yang tidak mencerminkan etika seorang pejabat publik.
Mira Maranressy, S.H., menyayangkan tindakan yang diduga dilakukan Sekda terhadap Niko Kastanya, wartawan Media ini. Menurutnya, apabila benar seorang jurnalis dihalangi atau diusir ketika hendak meliput kegiatan pemerintahan, maka tindakan tersebut merupakan sikap yang memalukan dan patut disesalkan.
Peristiwa itu dilaporkan terjadi sekitar pukul 14.00 WIT di ruang rapat lantai II Kantor Bupati SBB. Saat itu, Sekda disebut sedang memimpin pertemuan yang membahas persoalan tanah milik keluarga Abdullah Latekay yang diklaim oleh dua kepala desa, yaitu Kepala Desa Seriholo dan Kepala Desa Tala. Niko Kastanya yang hendak menjalankan tugas jurnalistik diduga tidak diperkenankan masuk ke ruang rapat dan diminta meninggalkan lokasi.
Aksi Sekda Tersebut, Mira menilai wartawan bukan pihak yang harus diperlakukan sebagai pengganggu dalam kegiatan pemerintahan. Kehadiran pers justru merupakan bagian penting dari fungsi kontrol sosial untuk memastikan kebijakan dan aktivitas pejabat publik berjalan secara transparan serta dapat diketahui masyarakat.
Menurutnya, kantor pemerintahan merupakan ruang pelayanan publik, sehingga pejabat harus mampu membangun komunikasi yang terbuka dengan insan pers. Jika terdapat alasan tertentu yang membuat suatu rapat tidak dapat diliput, hal itu seharusnya disampaikan secara jelas dan sesuai ketentuan, bukan dengan tindakan yang berpotensi merendahkan atau menghalangi kerja jurnalistik.
Persoalan ini semakin menarik perhatian karena rapat tersebut menyangkut tanah milik keluarga Abdullah Latekay, sementara pihak keluarga yang berkepentingan disebut tidak dilibatkan dalam pertemuan. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai keterbukaan, transparansi, dan keseimbangan dalam proses pembahasan persoalan tanah tersebut.
Secara hukum, kebebasan pers dijamin melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 4 ayat (3) menegaskan bahwa pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi. Sementara itu, Pasal 18 ayat (1) mengatur ancaman pidana bagi pihak yang dengan sengaja dan melawan hukum menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3). Penerapan ketentuan pidana tersebut harus didasarkan pada pemeriksaan fakta dan pemenuhan unsur hukum.
Karena itu, tindakan yang diduga menghalangi wartawan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka oleh pihak Sekda. Publik berhak mengetahui alasan pelarangan peliputan, terlebih jika kegiatan yang berlangsung berkaitan dengan persoalan tanah yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Insiden ini seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi Bupati SBB, Asri Arman diharapkan memberikan perhatian serius agar hubungan pemerintah daerah dengan insan pers tetap berjalan secara profesional, terbuka, dan menghormati kebebasan jurnalistik.
Hingga berita ini dipublikasikan Sekda SBB Belum Bersedia Memberikan Penjelasan atas Pengusiran dan pelarangan liput rapat tersebut. (Redaksi)
