Elpaputih,Malukuinterprize— Persoalan pemalangan sekolah di wilayah Elpaputih, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), semakin mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Pasalnya, sudah lima hari siswa disebut tidak dapat mengikuti proses belajar mengajar secara normal, sementara langkah konkret Pemerintah Kabupaten SBB, khususnya Dinas Pendidikan, masih dipertanyakan.
Kondisi tersebut membuat warga mempertanyakan kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SBB, Jafar Sidik, M.Pd. Warga menilai persoalan yang secara langsung mengganggu aktivitas pendidikan seharusnya mendapat penanganan cepat dan serius dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap sektor pendidikan di daerah.
Warga Elpaputih berinisial MN menyampaikan kritik keras terhadap pola penanganan persoalan tersebut. Menurutnya, ketika anak-anak sudah lima hari kehilangan ruang belajar, tidak cukup bagi Dinas Pendidikan hanya menyampaikan bahwa koordinasi sedang dilakukan. Menurut MN, kepala dinas harus turun langsung ke lokasi, melihat kondisi siswa, mendengar keluhan orang tua dan mencari jalan keluar yang dapat segera dilaksanakan.
“Sudah lima hari anak-anak tidak sekolah. Kami minta Kadis Pendidikan SBB turun langsung ke lapangan. Jangan hanya mengatur dari belakang meja. Datang lihat kondisi anak-anak dan cari solusi,” ujar MN.
MN menilai keterlambatan menghadirkan solusi justru menunjukkan bahwa penanganan persoalan tersebut belum menyentuh kebutuhan paling mendesak masyarakat, yaitu bagaimana memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendidikan. Menurutnya, Dinas Pendidikan tidak boleh menjadikan persoalan pemalangan sebagai alasan untuk membiarkan kegiatan belajar mengajar berhenti.
“Anak-anak tidak tahu persoalan lahan, administrasi atau persoalan pemerintah. Mereka hanya tahu bahwa mereka harus sekolah. Jangan karena persoalan orang dewasa, anak-anak yang menjadi korban,” katanya.
Menurut MN, jika sekolah belum dapat digunakan karena masih dalam kondisi dipalang, Dinas Pendidikan seharusnya mampu mengambil langkah darurat dengan menyiapkan tempat belajar alternatif. Pemerintah dapat berkoordinasi dengan pemerintah negeri, pemerintah kecamatan maupun pihak terkait untuk menggunakan fasilitas yang layak sebagai tempat belajar sementara.
“Kalau sekolah belum bisa digunakan, cari tempat lain. Jangan tunggu sampai persoalan selesai baru anak-anak kembali sekolah. Pemerintah harus punya solusi sementara,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan kehadiran Kepala Dinas Pendidikan SBB di tengah persoalan tersebut. Bagi MN, seorang kepala dinas tidak hanya bertugas mengelola administrasi dari kantor, tetapi harus mampu hadir ketika masyarakat menghadapi persoalan yang berkaitan langsung dengan bidang yang menjadi tanggung jawabnya.
“Kalau persoalannya sudah sampai membuat anak-anak lima hari tidak sekolah, seharusnya Kadis turun. Lihat sendiri kondisi di lapangan. Jangan hanya menerima laporan dari staf kemudian mengatakan koordinasi sedang berjalan,” ujarnya.
Kritik terhadap Jafar Sidik juga disampaikan Ketua LPK RI, Amiruddin Suat, S.H. Menurut Amiruddin, situasi tersebut harus menjadi evaluasi serius terhadap kinerja Dinas Pendidikan SBB karena dampaknya sudah dirasakan langsung oleh siswa dan orang tua.
Amiruddin mengatakan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelayanan pendidikan tetap berjalan meskipun terdapat persoalan sosial, administrasi maupun sengketa yang menghambat penggunaan fasilitas sekolah.
“Lima hari anak-anak tidak sekolah bukan persoalan kecil. Ini sudah menyangkut pelayanan pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan harus turun langsung ke lapangan dan melihat apa yang sebenarnya terjadi, bukan hanya mengandalkan koordinasi dari belakang meja,” kata Amiruddin.
Menurut Amiruddin, pernyataan bahwa koordinasi terus dilakukan tidak boleh menjadi akhir dari penanganan. Koordinasi, katanya, harus menghasilkan keputusan dan tindakan nyata.
“Koordinasi itu penting, tetapi masyarakat ingin melihat hasilnya. Apa solusi pemerintah? Kapan anak-anak kembali sekolah? Kalau gedung sekolah belum dapat digunakan, apa alternatif yang disiapkan? Itu yang harus dijawab,” tegasnya.
Amiruddin menilai Dinas Pendidikan seharusnya memiliki kemampuan untuk mengambil langkah cepat dalam kondisi seperti ini. Menurutnya, persoalan utama bisa saja membutuhkan proses panjang untuk diselesaikan, tetapi kegiatan pendidikan tidak harus menunggu sampai semua persoalan selesai.
“Kalau persoalan lahan membutuhkan waktu untuk diselesaikan, silakan proses. Kalau ada persoalan administrasi, silakan diperbaiki melalui mekanisme yang berlaku. Tetapi anak-anak tetap harus sekolah. Pemerintah harus mencari tempat sementara,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan apakah selama lima hari tersebut Dinas Pendidikan sudah melakukan pemetaan terhadap kebutuhan siswa, guru dan orang tua yang terdampak. Menurut Amiruddin, jika langkah tersebut belum dilakukan, maka pemerintah perlu segera mengambil tindakan.
“Jangan sampai lima hari berlalu tanpa ada solusi yang jelas. Pemerintah harus menunjukkan bahwa pendidikan merupakan prioritas. Jangan hanya sibuk menjelaskan bahwa pemerintah tidak diam, tetapi masyarakat tidak melihat tindakan nyata,” katanya.
Kritik tersebut semakin menguat karena masyarakat menilai kehadiran pejabat di lapangan sangat penting untuk membangun komunikasi langsung dengan warga. Menurut Amiruddin, persoalan seperti pemalangan sekolah tidak dapat diselesaikan hanya dari meja birokrasi karena terdapat persoalan sosial yang harus dipahami secara langsung.
“Turun ke lapangan bukan berarti kepala dinas harus menyelesaikan semua persoalan seorang diri. Tetapi kehadiran itu penting untuk menunjukkan bahwa pemerintah hadir, mendengar masyarakat dan mengambil tanggung jawab,” jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SBB, Jafar Sidik, menyatakan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi persoalan pemalangan sekolah. Jafar menyebut koordinasi terus dilakukan dengan pihak-pihak terkait untuk mencari penyelesaian.
Namun, bagi warga, pernyataan tersebut belum cukup menjawab persoalan paling mendesak, yakni bagaimana nasib anak-anak yang sudah lima hari tidak dapat mengikuti kegiatan belajar secara normal. Masyarakat meminta koordinasi yang dilakukan segera menghasilkan langkah yang dapat dirasakan langsung.
MN menegaskan bahwa masyarakat tidak menolak upaya pemerintah melakukan koordinasi. Namun, menurutnya, koordinasi harus berjalan bersamaan dengan tindakan di lapangan.
“Kami tidak persoalkan pemerintah koordinasi. Silakan koordinasi. Tetapi sambil koordinasi, anak-anak harus tetap sekolah. Kalau gedung tidak bisa dipakai, cari tempat alternatif. Jangan sampai anak-anak menunggu tanpa kepastian,” katanya.
Amiruddin juga meminta Pemkab SBB tidak menjadikan persoalan administrasi, status lahan atau persoalan kewenangan sebagai alasan untuk membiarkan pendidikan berhenti. Menurutnya, seluruh persoalan tersebut dapat diselesaikan sesuai mekanisme masing-masing, sementara kebutuhan pendidikan harus segera ditangani.
“Jangan campuradukkan persoalan anak-anak dengan persoalan administrasi. Pemerintah harus mampu menyelesaikan keduanya. Persoalan utama diproses, tetapi pendidikan tetap berjalan,” tegas Amiruddin.
Menurutnya, jika pemerintah daerah benar-benar serius melindungi kepentingan siswa, maka tidak sulit untuk menentukan langkah sementara. Yang dibutuhkan adalah kemauan mengambil keputusan dan keberanian bertanggung jawab terhadap solusi tersebut.
“Pemerintah punya kewenangan, punya perangkat dan punya anggaran. Jangan sampai masyarakat melihat pemerintah seolah-olah tidak punya pilihan ketika sekolah dipalang. Pilihannya ada, tinggal bagaimana Dinas Pendidikan mau bekerja dan mengambil keputusan,” ujarnya.
Sorotan masyarakat terhadap Jafar Sidik pada akhirnya bukan semata-mata mengenai apakah dirinya sudah melakukan koordinasi atau belum. Persoalan yang dipertanyakan adalah efektivitas kerja Dinas Pendidikan dalam memastikan siswa tetap mendapatkan pendidikan ketika sekolah tidak dapat digunakan.
Publik juga berhak mengetahui langkah apa yang telah dilakukan Dinas Pendidikan selama lima hari terakhir, siapa saja yang telah diajak berkoordinasi, apakah sudah dilakukan peninjauan langsung ke lokasi, dan apakah sudah ada alternatif tempat belajar bagi siswa.
Jika koordinasi memang sedang berjalan, masyarakat berharap hasilnya segera terlihat. Sebab, semakin lama persoalan tersebut tidak mendapatkan solusi, semakin banyak pula hari belajar yang hilang dari para siswa.
Masyarakat Elpaputih kini mendesak Jafar Sidik untuk tidak hanya mengandalkan laporan maupun koordinasi administratif, tetapi turun langsung ke lapangan. Warga ingin melihat kepala dinas hadir di tengah masyarakat, mendengar persoalan secara langsung dan membawa solusi yang jelas.
Lima hari siswa tidak sekolah seharusnya menjadi alarm serius bagi Pemerintah Kabupaten SBB. Kondisi tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa karena menyangkut pelayanan dasar pemerintah dan masa depan anak-anak.(Redaksi)
