New York, Malukuintprize— Persoalan West Papua kembali menjadi perhatian di kawasan Pasifik setelah Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Matthew Cooper Wale, menyampaikan sikap pemerintahnya terkait situasi hak asasi manusia, dialog dan perdamaian di West Papua.
Matthew Wale, yang menjabat sebagai Perdana Menteri Kepulauan Solomon sejak Mei 2026, sebelumnya telah menyampaikan perhatian terhadap situasi di West Papua. Dalam sejumlah pernyataannya, Wale mendorong penyelesaian persoalan melalui dialog yang inklusif dan kredibel serta menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Sikap tersebut disampaikan dalam konteks hubungan Kepulauan Solomon dengan Indonesia yang tetap ingin dijaga secara konstruktif. Wale menyatakan bahwa perhatian terhadap persoalan HAM di West Papua bukan dimaksudkan sebagai upaya untuk memusuhi Indonesia, melainkan sebagai bagian dari kepedulian terhadap perdamaian dan stabilitas kawasan Pasifik.
Dalam pernyataan yang disampaikan sebelumnya, Wale juga menyerukan langkah-langkah konstruktif untuk mengurangi ketegangan di West Papua. Ia menekankan pentingnya dialog, saling menghormati dan penyelesaian persoalan secara damai sebagai bagian dari upaya membangun perdamaian yang berkelanjutan.
Sorotan terhadap sikap Perdana Menteri Kepulauan Solomon tersebut muncul bersamaan dengan kehadirannya dalam Sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNGA ke-81 di New York.
Pemerintah Kepulauan Solomon mengonfirmasi bahwa Wale berangkat ke New York pada 16 September 2026 untuk menghadiri rangkaian agenda UNGA dan menyampaikan pernyataan nasional negaranya.
Dalam agenda UNGA ke-81, Kepulauan Solomon membawa sejumlah kepentingan negara-negara kepulauan Pasifik, termasuk persoalan perubahan iklim, kenaikan permukaan laut, perlindungan laut, pembangunan berkelanjutan, perikanan serta penguatan kerja sama internasional.
Kehadiran Wale di forum internasional tersebut sekaligus menjadi perhatian karena sebelumnya pemerintahannya telah menyampaikan pandangan mengenai situasi West Papua. Isu tersebut memiliki dimensi regional karena Kepulauan Solomon merupakan salah satu negara Melanesia yang secara geografis dan politik memiliki hubungan erat dengan kawasan Papua dan Pasifik.
Namun, penyebutan isu West Papua dalam konteks UNGA ke-81 perlu dibedakan dengan pernyataan Wale yang telah disampaikan sebelumnya.
Kehadiran dan agenda pidato Wale di UNGA telah dikonfirmasi oleh Pemerintah Kepulauan Solomon, tetapi setiap klaim mengenai isi spesifik pidatonya mengenai West Papua perlu merujuk pada naskah atau rekaman resmi pidato agar tidak terjadi kekeliruan dalam pemberitaan.
Sebelumnya, Wale juga membicarakan persoalan West Papua dalam komunikasi dan pertemuan dengan pemimpin negara di kawasan Pasifik. Persoalan HAM, dialog dan situasi keamanan di West Papua menjadi bagian dari perhatian yang disampaikan dalam konteks hubungan regional.
Bagi Kepulauan Solomon, isu Papua juga tidak terlepas dari hubungan masyarakat Melanesia di kawasan Pasifik. Karena itu, perhatian pemerintah negara tersebut terhadap West Papua kerap ditempatkan dalam konteks HAM, perdamaian, dialog dan stabilitas kawasan.
Di sisi lain, Pemerintah Indonesia selama ini menempatkan persoalan Papua dalam kerangka kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, setiap pernyataan dari pemerintah negara lain mengenai West Papua menjadi bagian dari dinamika diplomasi Indonesia dengan negara-negara Pasifik.
Perbedaan pandangan tersebut membuat isu West Papua tetap menjadi salah satu persoalan yang sensitif dalam hubungan Indonesia dan sejumlah negara Pasifik.
Pemerintah Indonesia maupun negara-negara yang menyampaikan perhatian terhadap Papua memiliki posisi dan perspektif masing-masing mengenai persoalan tersebut.
Pernyataan Matthew Wale kembali menunjukkan bahwa persoalan West Papua tidak hanya menjadi pembahasan di tingkat domestik Indonesia, tetapi juga mendapatkan perhatian dalam percakapan politik dan diplomatik di kawasan Pasifik.
Di tengah perbedaan pandangan tersebut, penyampaian data yang dapat diverifikasi, keterbukaan informasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan mekanisme dialog menjadi aspek penting dalam setiap pembahasan mengenai West Papua di tingkat regional maupun internasional. (Redaksi)
