Ambon, Malukuinterprize— Raja Maspait Negeri Rutong, Reza Valdo Maspaitella, Terpilih sebagai Ketua Majelis Latupati Maluku dalam momentum Musyawarah Besar (Mubes) IV Majelis Latupati Maluku yang berlangsung pada Jumat, 16 Oktober 2026. Kabar terpilihnya Reza Valdo Maspaitella untuk memimpin lembaga adat di tingkat Provinsi Maluku.
Musyawarah Besar IV Majelis Latupati Maluku berlangsung di Baileo Oikumene, Kota Ambon. Kegiatan ini menjadi agenda penting bagi keberlangsungan organisasi sekaligus momentum pergantian kepemimpinan dan penyusunan kepengurusan baru untuk periode 2026–2031.
Mubes tersebut juga menjadi ruang pertemuan para raja dan pemangku adat dari berbagai negeri di Maluku untuk membicarakan penguatan kelembagaan adat, pelestarian budaya, serta masa depan masyarakat adat di Bumi Raja-Raja.
Pelaksanaan Mubes IV dibuka secara resmi oleh Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya peran para raja dan pemimpin adat dalam menjaga persatuan antarnegeri, memperkuat hubungan persaudaraan, serta mencegah konflik sosial di tengah masyarakat.
Gubernur berharap Majelis Latupati Maluku dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial sekaligus memastikan pembangunan daerah tetap menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat adat.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, perhatian juga diarahkan pada penguatan peran Majelis Latupati sebagai wadah komunikasi dan musyawarah para pemimpin negeri adat. Para peserta diharapkan dapat melahirkan gagasan yang konstruktif untuk memperkuat hubungan antarnegeri, menjaga nilai-nilai Pela Gandong dan falsafah Siwalima, serta mendorong penyelesaian berbagai persoalan adat melalui dialog dan musyawarah.
Anggota DPR RI daerah pemilihan Maluku, Saadiah Uluputty, yang turut menghadiri pembukaan Mubes IV, juga menekankan pentingnya forum tersebut menghasilkan gagasan baru bagi persatuan masyarakat Maluku. Menurutnya, raja dan pemangku adat memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keragaman budaya, memperkuat kohesi sosial, serta membantu mencari jalan keluar terhadap persoalan konflik antarnegeri yang masih menjadi tantangan bersama.
Terpilihnya Reza Valdo Maspaitella, apabila telah ditetapkan secara resmi melalui keputusan Mubes IV, akan menjadi amanah besar bagi Raja Maspait dari Negeri Rutong tersebut. Kepemimpinan Majelis Latupati Maluku tidak hanya berkaitan dengan pelestarian adat dan budaya, tetapi juga menyangkut tanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat adat, menjaga kehormatan negeri-negeri adat, serta membangun komunikasi yang kuat dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan.
Salah satu agenda penting yang diharapkan menjadi perhatian kepemimpinan baru adalah penguatan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah petuanan, wilayah hukum adat, serta keberlanjutan pranata pemerintahan negeri.
Persoalan batas wilayah antarnegeri dan sengketa tanah adat membutuhkan perhatian serius agar dapat diselesaikan secara adil dengan mengedepankan sejarah, bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, hukum adat yang relevan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, Majelis Latupati Maluku diharapkan semakin aktif mempererat hubungan antarnegeri, mendorong penyelesaian perselisihan melalui pendekatan adat, serta menjaga agar nilai-nilai persaudaraan tetap menjadi landasan kehidupan masyarakat Maluku. Para raja dan pemimpin adat juga diharapkan berperan dalam merangkul generasi muda agar tidak kehilangan hubungan dengan sejarah, tradisi, bahasa, dan identitas budaya leluhur.
Dukungan Masyarakat adat yang disampaikan melalui ucapan selamat menjadi bentuk apresiasi sekaligus harapan agar amanah kepemimpinan tersebut dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Dukuangan Tersebut diharapkan dapat mengambil bagian dalam memperkuat persatuan masyarakat adat Maluku melalui kepemimpinan yang mengedepankan musyawarah, kebersamaan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai adat.
Dengan semangat persatuan dan kearifan lokal, Majelis Latupati Maluku diharapkan semakin berperan dalam menjaga marwah negeri-negeri adat serta memperjuangkan masa depan masyarakat adat yang lebih bermartabat.
Kepemimpinan baru diharapkan tidak berhenti pada seremoni pergantian pengurus, tetapi mampu menghadirkan program dan langkah nyata bagi perlindungan hak masyarakat adat serta terciptanya kehidupan antarnegeri yang aman, damai, dan harmonis. (Redaksi)
