Ambon, MalukuInterprize — Pascakonflik yang melibatkan warga Negeri Patahuwe dan Negeri Lisabata, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), perhatian pemerintah dinilai tidak boleh hanya berhenti pada persoalan keamanan. Dampak konflik terhadap kehidupan masyarakat, khususnya terhadap anak-anak sekolah dan mahasiswa, harus menjadi bagian penting dalam agenda pemulihan pascakonflik.
Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Ambon, Renno L. Z. Patty, mendesak Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Bupati Seram Bagian Barat agar memberikan perhatian serius terhadap anak-anak sekolah dan mahasiswa yang terdampak konflik Patahuwe-Lisabata. Menurutnya, konflik bukan hanya menyebabkan kerusakan fisik dan mengganggu keamanan masyarakat, tetapi juga dapat mengancam keberlangsungan pendidikan generasi muda.
“Pemerintah harus melihat kondisi pendidikan anak-anak dan mahasiswa korban konflik. Jangan sampai konflik hari ini kemudian menghancurkan masa depan pendidikan mereka,” ujar Renno kepada MalukuInterprize, Sabtu (12/9/2026).
Renno mengatakan, anak-anak yang berada di wilayah terdampak konflik merupakan kelompok yang sangat rentan. Mereka dapat kehilangan kesempatan belajar karena harus meninggalkan tempat tinggal, mengungsi, atau berada dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk menjalankan aktivitas pendidikan secara normal. Kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan trauma psikologis yang apabila tidak ditangani dapat memengaruhi perkembangan dan proses belajar anak.
Karena itu, pemerintah provinsi bersama Pemkab SBB dinilai perlu segera melakukan pendataan terhadap anak-anak sekolah yang terdampak konflik. Pendataan tersebut tidak boleh hanya dilakukan secara administratif, tetapi harus benar-benar menggambarkan kondisi riil masyarakat di lapangan, termasuk anak-anak yang kehilangan fasilitas belajar, mengalami gangguan sekolah, maupun membutuhkan dukungan akibat kondisi keluarganya.
Menurut Renno, perhatian yang sama juga harus diberikan kepada mahasiswa asal wilayah konflik yang sedang menempuh pendidikan di luar daerah. Dampak konflik terhadap keluarga dapat berpengaruh terhadap kemampuan orang tua atau keluarga dalam membiayai pendidikan. Jika persoalan tersebut tidak segera diantisipasi, bukan tidak mungkin mahasiswa terdampak harus menghadapi risiko terganggunya studi bahkan putus kuliah.
“Kalau ada mahasiswa yang keluarganya terdampak secara ekonomi akibat konflik, pemerintah harus hadir. Jangan sampai mereka terpaksa berhenti kuliah hanya karena dampak konflik yang menimpa keluarganya,” tegasnya.
Renno juga mendorong pemerintah memberikan perhatian terhadap aspek psikologis anak-anak korban konflik. Menurutnya, pemulihan tidak cukup hanya dengan mengembalikan keamanan wilayah, tetapi harus memastikan masyarakat, khususnya anak-anak, dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Pendampingan psikologis dinilai penting bagi anak-anak yang mengalami ketakutan atau trauma akibat situasi konflik.
Ia berharap Gubernur Maluku dan Bupati SBB tidak menjadikan berakhirnya konflik sebagai tanda bahwa seluruh persoalan telah selesai. Justru setelah konflik mereda, pemerintah memiliki pekerjaan besar untuk memulihkan kehidupan masyarakat yang terdampak, termasuk memastikan pendidikan generasi muda tidak menjadi korban berkepanjangan.
“Yang harus dipikirkan bukan hanya bagaimana konflik ini berhenti, tetapi bagaimana masa depan anak-anak dan mahasiswa setelah konflik ini,” ujar Renno.
GMKI Cabang Ambon juga mendorong adanya koordinasi antara Pemprov Maluku, Pemkab SBB, pemerintah negeri, sekolah, perguruan tinggi, serta keluarga korban untuk memetakan kebutuhan pendidikan masyarakat terdampak. Dengan pendataan dan koordinasi yang jelas, bantuan pendidikan dapat diberikan secara tepat sasaran dan tidak berhenti pada bantuan seremonial.
Renno menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah dalam menangani konflik tidak semata-mata diukur dari kemampuan menghentikan bentrokan atau menjaga situasi keamanan. Pemerintah juga harus mampu memastikan masyarakat korban konflik dapat kembali hidup normal dan generasi mudanya tetap memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan.
Konflik Patahuwe-Lisabata, kata dia, jangan sampai melahirkan korban baru dalam bentuk hilangnya masa depan pendidikan anak-anak dan mahasiswa. Pemerintah harus memastikan bahwa ketika situasi keamanan telah kembali kondusif, anak-anak dapat kembali ke sekolah dan mahasiswa dapat melanjutkan pendidikan tanpa harus menanggung dampak konflik seorang diri.
Sebab, konflik mungkin dapat berakhir dalam hitungan hari, tetapi dampaknya terhadap masa depan generasi muda dapat berlangsung bertahun-tahun. Karena itu, kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan bukan hanya ketika konflik terjadi, tetapi juga dalam proses pemulihan setelah konflik berakhir. (Redaksi)
