Ambon, Malukuinterprize— Munculnya wacana dan desakan pemakzulan Wakil Gubernur Maluku mendapat tanggapan dari Marsel Maspaitella, S.H. Tokoh muda Maluku yang dikenal aktif dalam perjuangkan kepentingan masyarakat adat dan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan, ini meminta seluruh pihak agar menghentikan polemik yang dinilainya tidak produktif dan tidak seharusnya menjadi konsumsi politik berkepanjangan di tengah kondisi masyarakat Maluku yang sedang menghadapi berbagai kesulitan.
Selain sebagai advokat atau pengacara, Marsel Maspaitella juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Aliansi GIBRAN Maluku. Dengan latar belakang perjuangan sosial dan hukum tersebut, ia menilai bahwa dinamika politik daerah harus tetap ditempatkan dalam koridor kepentingan masyarakat, persatuan, serta penghormatan terhadap nilai-nilai persaudaraan orang basudara di Maluku.
Marsel menilai, saat ini rakyat Maluku jauh lebih membutuhkan kehadiran pemerintah yang nyata, perhatian terhadap persoalan ekonomi masyarakat, pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat hingga ke pelosok daerah.
“Sudahlah, hentikan wacana pemakzulan yang tidak produktif ini. Rakyat Maluku sedang menghadapi situasi yang tidak mudah. Yang dibutuhkan masyarakat sekarang adalah kehadiran pemerintah, perhatian, pelayanan, dan kerja nyata. Bukan kegaduhan politik yang justru membuat masyarakat semakin jenuh,” tegas Marsel.
Menurutnya, persoalan pemakzulan bukan perkara sederhana yang dapat dimainkan melalui pembentukan opini dan desakan politik. Jika memang terdapat persoalan serius dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka harus disampaikan melalui mekanisme hukum dan konstitusi yang berlaku.
Ia juga mengingatkan bahwa Maluku merupakan daerah yang dibangun di atas nilai-nilai persaudaraan, kebersamaan, dan ikatan sosial antarmasyarakat yang kuat. Karena itu, wacana politik yang terus dipertajam tanpa dasar persoalan yang jelas dikhawatirkan dapat memperkeruh hubungan persaudaraan dan merusak keharmonisan sosial masyarakat Maluku.
“Jang sampae karna kepentingan dan perbedaan pandangan politik, hubungan persaudaraan orang basudara di Maluku menjadi korban. Katong ini satu keluarga besar. Jangan politik membuat hubungan Pela Gandong, hubungan persaudaraan, dan kebersamaan masyarakat Maluku menjadi renggang,” ujarnya.
Marsel menegaskan, kritik terhadap pemerintah merupakan hak masyarakat dalam negara demokrasi. Namun, kritik harus diarahkan untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan, bukan memperluas perpecahan di tengah masyarakat.
Ia meminta para tokoh politik, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh elemen masyarakat agar lebih bijaksana dalam menyampaikan aspirasi. Jangan sampai ruang demokrasi justru dipenuhi polemik yang menggeser perhatian dari persoalan rakyat yang jauh lebih mendesak.
“Kalau ada kebijakan pemerintah yang salah, kritik. Kalau ada program yang tidak berjalan, evaluasi. Kalau ada dugaan pelanggaran hukum, proses sesuai ketentuan. Tetapi jangan setiap persoalan kemudian diarahkan menjadi isu pemakzulan. Katong harus membedakan antara pengawasan pemerintahan dan kegaduhan politik,” tambahnya.
Lebih lanjut, Marsel mengingatkan bahwa stabilitas pemerintahan daerah merupakan salah satu faktor penting agar pelayanan publik dan program pembangunan dapat berjalan. Pemerintah Provinsi Maluku harus memastikan bahwa seluruh energi birokrasi diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, bukan terseret dalam polemik politik yang berkepanjangan.
Ia berharap Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku tetap menjalankan tugas pemerintahan sesuai kewenangan masing-masing serta mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan politik kelompok.
Sebagai tokoh muda yang juga aktif dalam perjuangan masyarakat adat, Marsel menegaskan bahwa perjuangan untuk rakyat tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan politik sesaat. Menurutnya, persatuan masyarakat Maluku merupakan modal sosial yang harus dijaga oleh seluruh elemen daerah.
“Beta mengingatkan kepada semua pihak, Maluku ini bukan milik satu kelompok, bukan milik satu partai, dan bukan milik kepentingan politik tertentu. Maluku adalah rumah besar katong bersama. Jangan rusak persaudaraan hanya karena kepentingan politik sesaat. Rakyat membutuhkan pemerintah yang hadir, bukan pemerintah dan masyarakat yang terus disibukkan dengan kegaduhan pemakzulan,” tutup Marsel Maspaitella, S.H. (Redaksi)
