Ambon, Malukuinterprize– Kabar baik datang bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar, khususnya masyarakat Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan. Dana kompensasi sumber daya alam (SDA) untuk desa penerima disebut telah tersedia dan kini tinggal menunggu penerbitan Surat Keputusan (SK) Gubernur Maluku.
Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, di sela-sela pertemuan bersama masyarakat Tanimbar dalam kegiatan ibadah bersama Persekutuan Tutuk Ratu Masyarakat Tanimbar Adait-Arma, Minggu (8/11/2026) di Ambon.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Hendrik Lewerissa menyampaikan bahwa dana kompensasi SDA telah tersedia. Saat ini, prosesnya tinggal menunggu SK Gubernur Maluku sebagai dasar untuk merealisasikan kompensasi kepada Desa Lermatang dan desa-desa lainnya yang berhak menerima.
Pernyataan Gubernur tersebut menjadi angin segar bagi masyarakat Tanimbar yang selama ini menantikan kepastian terkait hak kompensasi atas pemanfaatan sumber daya alam dan dampak pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Abadi Masela.
Sebagaimana diketahui, Desa Lermatang merupakan salah satu wilayah yang berkaitan langsung dengan pengembangan proyek gas alam Blok Masela. Pemanfaatan lahan untuk kepentingan proyek tersebut berkaitan dengan persoalan pemenuhan hak masyarakat, terutama menyangkut tanah ulayat dan kompensasi tanaman tumbuh.
Kehadiran Gubernur Maluku dalam pertemuan bersama masyarakat Tanimbar sekaligus menjadi momentum penting untuk menyampaikan perkembangan kebijakan pemerintah terkait kompensasi yang dinantikan masyarakat.
Masyarakat tentunya berharap pernyataan Gubernur tersebut segera ditindaklanjuti melalui penerbitan SK sehingga proses realisasi kompensasi dapat berjalan tanpa hambatan administratif yang berkepanjangan.
Tidak hanya Desa Lermatang, desa-desa lain yang masuk dalam kategori penerima juga diharapkan memperoleh kepastian dan perlakuan yang adil sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagi masyarakat adat Tanimbar, kompensasi bukan semata-mata persoalan uang, melainkan bentuk perhatian dan penghormatan pemerintah terhadap hak-hak masyarakat lokal yang wilayahnya menjadi bagian dari pembangunan proyek strategis nasional.
Kini, harapan masyarakat tertuju pada langkah konkret Pemerintah Provinsi Maluku untuk menuntaskan proses penerbitan SK Gubernur dan memastikan hak masyarakat penerima kompensasi dapat direalisasikan secara transparan, adil, dan tepat sasaran.
Pembangunan Blok Masela diharapkan tidak hanya menjadi kebanggaan nasional, tetapi juga membawa kesejahteraan nyata bagi masyarakat Tanimbar sebagai bagian dari wilayah yang menopang proyek strategis tersebut. (Redaksi)
