Ambon, Malukuinterprize— Wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR RI yang berpotensi mengarah pada proses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memunculkan perdebatan serius dalam dinamika politik nasional. Persoalan ini dinilai bukan sekadar dinamika politik parlemen, melainkan menjadi ujian penting bagi konsistensi Indonesia dalam menegakkan supremasi hukum, menghormati mandat rakyat, serta menjaga marwah konstitusi.
Advokat, Praktisi Hukum sekaligus Dosen, Abdul Safri Tuakia, S.H., M.H., mengingatkan agar mekanisme konstitusional tidak dijadikan instrumen pertarungan kepentingan politik untuk menggoyahkan jabatan yang diperoleh melalui mandat langsung rakyat. Menurutnya, pemakzulan Presiden maupun Wakil Presiden bukan mekanisme untuk melampiaskan ketidaksukaan politik, melainkan proses ketatanegaraan yang memiliki persyaratan dan tahapan hukum sebagaimana diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Abdul Safri menegaskan bahwa Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 menyatakan Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu pasangan. Ketentuan tersebut memberikan konsekuensi konstitusional bahwa legitimasi kepemimpinan nasional bersumber dari mandat rakyat melalui pemilihan umum. Karena itu, hasil pemilu yang telah ditetapkan melalui mekanisme hukum yang sah wajib dihormati oleh seluruh elemen bangsa, termasuk partai politik, lembaga negara, dan para elite kekuasaan.
Namun, ia menekankan bahwa penghormatan terhadap hasil pemilu bukan berarti memberikan kekebalan hukum kepada Presiden maupun Wakil Presiden. Keduanya tetap tunduk pada konstitusi dan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat alasan hukum yang sah. Persoalannya, setiap upaya pemberhentian harus didasarkan pada alasan konstitusional, fakta yang jelas, serta pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan semata-mata karena perubahan konfigurasi politik atau ketidaksukaan terhadap figur tertentu.
Dalam perspektif hukum tata negara, Abdul Safri menjelaskan bahwa Pasal 7A UUD 1945 telah menentukan alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, yakni pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dengan demikian, perbedaan pandangan politik, konflik kepentingan, maupun tekanan kelompok tertentu tidak serta-merta dapat dijadikan dasar konstitusional untuk melakukan pemakzulan.
Ia juga mengingatkan bahwa Hak Menyatakan Pendapat merupakan hak konstitusional DPR, tetapi keberadaan hak tersebut tidak otomatis memberikan kewenangan kepada DPR untuk memberhentikan Wakil Presiden secara sepihak. Pasal 7B UUD 1945 telah mengatur tahapan yang wajib dilalui, mulai dari pengajuan pendapat DPR kepada Mahkamah Konstitusi, pemeriksaan dan putusan MK, hingga penyampaian usulan pemberhentian kepada MPR untuk mengambil keputusan akhir sesuai persyaratan konstitusional.
Menurut Abdul Safri, mekanisme tersebut merupakan bentuk pengamanan konstitusi agar kekuasaan politik tidak bertindak sewenang-wenang terhadap pejabat negara yang memperoleh mandat langsung dari rakyat. DPR harus memenuhi persyaratan kuorum dan persetujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7B UUD 1945 sebelum mengajukan pendapat kepada Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, MK memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus apakah pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran tersebut memiliki dasar hukum dan terbukti menurut konstitusi.
Apabila Mahkamah Konstitusi membenarkan pendapat DPR, proses selanjutnya diteruskan kepada MPR untuk mengambil keputusan mengenai pemberhentian. Dengan demikian, keputusan politik DPR maupun penggunaan Hak Menyatakan Pendapat tidak dapat langsung dimaknai sebagai keputusan pemakzulan. Setiap tahapan memiliki kedudukan dan kewenangan masing-masing yang wajib dihormati.
“Harus dibedakan antara Hak Menyatakan Pendapat, proses pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi, dan keputusan pemberhentian oleh MPR. Ketiganya merupakan tahapan yang berbeda. Tidak boleh ada jalan pintas politik dalam proses pemakzulan,” demikian pokok pandangan Abdul Safri dalam menyikapi dinamika tersebut.
Lebih jauh, ia memperingatkan bahwa apabila mekanisme pemakzulan dinormalisasi sebagai instrumen untuk menyingkirkan pejabat negara karena tekanan politik, Indonesia berpotensi menghadapi persoalan serius dalam sistem ketatanegaraan. Sebab, apabila jabatan Presiden dan Wakil Presiden dapat diganggu hanya karena perubahan kepentingan politik tanpa terpenuhinya alasan pemberhentian menurut konstitusi, maka kepastian hukum dan legitimasi demokrasi dapat mengalami kemunduran.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dilihat hanya dari kepentingan politik saat ini. Preseden yang dibangun hari ini dapat menjadi ancaman bagi pemerintahan berikutnya. Hari ini Wakil Presiden yang dipersoalkan, tetapi pada masa mendatang mekanisme serupa bisa saja digunakan untuk menekan Presiden atau pejabat negara lainnya ketika tidak sejalan dengan kepentingan mayoritas kekuatan politik di parlemen.
“Hari ini mungkin Wakil Presiden yang dipersoalkan. Besok bisa saja Presiden atau pejabat negara lainnya. Karena itu, kita tidak boleh membiarkan mekanisme konstitusi berubah menjadi alat pertarungan kekuasaan. Negara hukum tidak boleh tunduk kepada siapa yang paling kuat secara politik, tetapi siapa pun yang memegang kekuasaan harus tunduk kepada hukum,” tegasnya.
Dalam pandangannya, Abdul Safri juga menyoroti pentingnya etika kepemimpinan antara Presiden dan Wakil Presiden. Ia merujuk Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Sementara itu, Pasal 6A ayat (1) menegaskan bahwa keduanya dipilih dalam satu pasangan melalui pemilihan umum.
Menurutnya, hubungan Presiden dan Wakil Presiden tidak hanya berkaitan dengan pembagian tugas pemerintahan, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab politik dalam menjalankan mandat rakyat. Meskipun konstitusi tidak mengharuskan Presiden membenarkan setiap tindakan Wakil Presiden atau menghalangi proses hukum terhadapnya, etika kepemimpinan seharusnya mendorong keduanya memastikan setiap persoalan diselesaikan secara objektif, adil, dan berdasarkan ketentuan hukum.
Ia mengingatkan agar jangan sampai muncul kesan bahwa ketika kepentingan politik menguntungkan, Presiden dan Wakil Presiden berjalan bersama, tetapi ketika salah satunya menghadapi tekanan politik, justru dibiarkan menghadapi persoalan sendirian. Dukungan politik, menurutnya, bukan berarti menutup mata terhadap kesalahan, melainkan memastikan bahwa proses pertanggungjawaban berlangsung melalui mekanisme hukum dan tidak berubah menjadi arena saling menjatuhkan.
Abdul Safri juga meminta DPR agar menjaga keseimbangan antara hak pengawasan dan tanggung jawab konstitusional. Sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPR memang memiliki kewenangan untuk mengkritisi serta mengawasi jalannya pemerintahan. Namun, kewenangan tersebut harus digunakan untuk menemukan kebenaran dan memastikan pertanggungjawaban hukum, bukan membangun tekanan politik agar seseorang kehilangan jabatan tanpa dasar konstitusional yang kuat.
Ia menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Konsekuensinya, tidak ada pejabat negara yang berada di atas hukum. Namun, pada saat yang sama, tidak seorang pun boleh diberhentikan dari jabatan konstitusionalnya tanpa melalui alasan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh konstitusi. Prinsip tersebut harus berlaku sama bagi Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, maupun seluruh penyelenggara negara.
Menutup pandangannya, Abdul Safri Tuakia menegaskan bahwa persoalan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka bukan semata-mata menyangkut kepentingan pribadi seorang Wakil Presiden, melainkan menyangkut masa depan demokrasi dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Ia mengajak seluruh elite politik dan lembaga negara untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok maupun ambisi kekuasaan.
“Kita tidak sedang mengatakan bahwa Wakil Presiden tidak boleh dikritik, tidak boleh diperiksa, atau tidak boleh dimintai pertanggungjawaban. Tidak ada pejabat negara yang kebal hukum. Namun, pertanggungjawaban harus dilakukan berdasarkan alasan yang sah, bukti yang dapat diuji, dan prosedur yang ditetapkan konstitusi. Jangan sampai bangsa ini lebih sibuk memperebutkan kursi kekuasaan daripada menjaga kehormatan konstitusi,” tegas Abdul Safri.
Ia berharap dinamika politik nasional tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kedewasaan demokrasi dan supremasi hukum, bukan justru membuka ruang konflik politik yang berpotensi merusak kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Baginya, jabatan boleh berakhir melalui mekanisme hukum, tetapi konstitusi tidak boleh dikorbankan demi kepentingan politik sesaat. Mandat rakyat harus dihormati, pejabat negara tidak kebal hukum, dan konstitusi harus tetap menjadi panglima tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (Redaksi)
