Ambon, Malukuinterprize– Humas Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku akhirnya angkat bicara terkait polemik pembayaran dalam proyek pembangunan bangunan pengendali banjir Sungai Waimasa–Waikaka, Negeri Tala, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Dalam wawancara dengan wartawan Media ini , Selasa (10/11/2026) berlangsung di kantor BWS Rumahtiga Ambon, Humas BWS Maluku menyampaikan bahwa persoalan tersebut telah ditangani pihak Kejaksaan dan dokumen serta berita acara terkait telah diserahkan kepada aparat penegak hukum.
Pihak BWS Maluku menjelaskan bahwa hasil mediasi terkait persoalan lahan telah dituangkan dalam berita acara. Dokumen administrasi yang berkaitan dengan persoalan tersebut juga disebut telah dilengkapi dan disampaikan kepada Kejaksaan untuk kepentingan penanganan perkara.
Keterangan Pihak BWS Maluku ini menjadi perhatian karena persoalan pembayaran muncul setelah adanya proses mediasi yang melibatkan sejumlah pihak. Salah satu dokumen penting dalam rangkaian tersebut adalah surat Sekretariat Daerah Kabupaten SBB Nomor 200.1.3.4/451 tertanggal 8 Juli 2026 tentang undangan rapat penyelesaian persoalan lahan di lokasi proyek.
Pertemuan yang dijadwalkan pada 10 Juli 2026 di Kantor Camat Amalatu itu melibatkan unsur pemerintah daerah, BWS Maluku, pemerintah Desa, serta pihak-pihak terkait. Proses mediasi tersebut kini menjadi bagian penting yang perlu ditelusuri untuk mengetahui bagaimana kesepakatan terbentuk dan kaitannya dengan pembayaran.
Saat diwawancarai, Pihak BWS Maluku menerangkan bahwa negosiasi berlangsung antara penyedia jasa dan pihak-pihak terkait. Pihak BWS juga menyampaikan bahwa tidak hadir dalam sejumlah proses negosiasi tersebut. Sementara itu, pemerintah daerah disebut berperan dalam memfasilitasi koordinasi dan akses pekerjaan di lapangan.
Namun, sejumlah pertanyaan mendasar masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Siapa yang menginisiasi pembayaran? Siapa yang menentukan pihak penerima? Apa dasar hukum pembayaran tersebut? Dan apakah pembayaran merupakan inisiatif penyedia jasa atau berkaitan dengan hasil mediasi?
Polemik ini juga menjadi sorotan karena muncul informasi dugaan pembayaran yang nilainya diperkirakan mencapai Rp300 juta. Dugaan transaksi tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh oleh Kejaksaan untuk memastikan tujuan pembayaran, dasar hukum, mekanisme penyaluran, serta pihak-pihak yang menerima manfaat dari transaksi tersebut.
Dengan pernyataan Pihak BWS Maluku bahwa dokumen dan berita acara telah diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi Maluku, publik kini menunggu langkah aparat penegak hukum untuk membedah seluruh rangkaian proses, mulai dari klaim kepemilikan lahan, pelaksanaan mediasi, penentuan penerima pembayaran, hingga dasar hukum keluarnya uang.
Penyelidikan diharapkan tidak hanya berfokus pada pihak penerima uang, tetapi juga menelusuri proses pengambilan keputusan dan verifikasi yang mendahului pembayaran serta Pihak Pemberi . Apabila ditemukan penyimpangan, pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum. (Redaksi)
