Ambon, Malukuinterprize— Dugaan penyimpangan proyek Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir Sungai Way Kaka, kawasan Waikaka–Waimasa, Negeri Tala, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), memasuki babak baru. Berdasarkan informasi dari Kejaksaan Tinggi Maluku, persoalan tersebut kini dalam tahap penyelidikan. Sejumlah pihak direncanakan akan dipanggil untuk dimintai keterangan.
Kasus ini menjadi sorotan setelah muncul dugaan potensi kerugian keuangan negara sekitar Rp300 juta. Dokumen kronologi pembayaran yang ditampilkan dalam pertemuan di Kejati Maluku mencatat dua transaksi kepada pihak yang dikaitkan dengan PT Sinar Tala Jaya, masing-masing Rp45 juta pada 23 April 2026 dan Rp55 juta pada 24 April 2026. Total pembayaran tersebut mencapai Rp100 juta.
Dokumen juga menyebut adanya pembayaran kompensasi pengambilan material di Sungai Way Masa dan Way Kaka kepada Sekretaris Desa Seriholo pada 11 Juli 2026. Namun, nominal pembayaran dan dasar kewenangan penerimaannya masih perlu diklarifikasi. Kejati Maluku diharapkan menelusuri aliran dana, identitas penerima, serta legalitas setiap transaksi.
Proyek yang dibiayai APBN Tahun Anggaran 2026 tersebut memiliki nilai kontrak Rp8.491.357.000 atau sekitar Rp8,49 miliar, dengan panjang pekerjaan tanggul 400 meter. Karena itu, pemeriksaan juga perlu mencakup penggunaan material, pembayaran kepada pihak terkait, dan kesesuaian pekerjaan dengan kontrak.
Persoalan ini turut berkaitan dengan sengketa klaim lahan Waimasa dan Way Kaka. Dalam pertemuan koordinasi di Kejati Maluku pada 23 Juli 2026, perwakilan Pemkab SBB disebut mengakui kelalaian karena tidak melibatkan ahli waris keluarga Latekay dalam pembahasan sebelumnya. Sementara itu, BPN menjelaskan bahwa HGU Nomor 6 Persil Seriholo seluas kurang lebih 450 hektare tercatat atas nama Khoe Tjan, bukan PT Sinar Tala Jaya.
Amiruddin Suat, S.H., Praktisi Hukum mengapresiasi langkah Kejati Maluku yang meningkatkan status Menjadi Penyelidikan tindak Pidana Korupsi pada persoalan proyek tersebut. Menurutnya, penyelidikan perlu dilakukan secara objektif dan menyeluruh agar seluruh persoalan, termasuk legalitas pembayaran, kewenangan penerima kompensasi, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara, dapat menjadi terang.
Amiruddin menyatakan menghargai kewenangan Kejati Maluku dalam menangani persoalan tersebut dan menyerahkan sepenuhnya proses penanganan serta pengungkapan perkara kepada aparat kejaksaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Publik kini menunggu hasil penyelidikan untuk menjawab persoalan legalitas pembayaran, kewenangan penerima kompensasi, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara. (Redaksi)
