Elpaputih, Malukuinterprize — Persoalan pemalangan sekolah di wilayah Elpaputih, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), terus menuai sorotan masyarakat. Sudah lima hari anak-anak disebut tidak dapat mengikuti proses belajar mengajar secara normal, sementara solusi konkret dari pemerintah daerah masih dinantikan.
Sorotan terutama diarahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten SBB, Jafar Sidik. Warga mempertanyakan langkah Dinas Pendidikan dalam menangani kondisi tersebut, termasuk mengapa hingga kini belum terlihat adanya alternatif tempat belajar bagi para siswa yang terdampak.
Warga Elpaputih berinisial MN menyayangkan sikap Pemerintah Kabupaten SBB, khususnya Dinas Pendidikan, yang dinilai belum cukup cepat merespons persoalan tersebut.
“Sudah lima hari anak-anak tidak sekolah. Kami sangat menyayangkan sikap Pemda SBB, terutama Kadis Pendidikan Jafar Sidik. Sampai sekarang kami belum melihat Kadis turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi anak-anak dan mencari solusi,” ujar MN.
Menurut MN, persoalan pemalangan sekolah seharusnya tidak boleh membuat proses pendidikan berhenti. Apapun persoalan yang menjadi latar belakang pemalangan, baik menyangkut lahan, administrasi maupun persoalan kewenangan, anak-anak tidak boleh menjadi pihak yang dirugikan.
“Anak-anak tidak tahu-menahu soal persoalan lahan atau administrasi. Mereka hanya ingin sekolah. Jangan karena persoalan orang dewasa, anak-anak yang harus menjadi korban,” tegasnya.
MN mempertanyakan fungsi Dinas Pendidikan di bawah kepemimpinan Jafar Sidik dalam menghadapi situasi tersebut. Menurutnya, apabila gedung sekolah belum dapat digunakan, pemerintah seharusnya segera menyiapkan tempat belajar sementara.
“Kalau sekolah masih dipalang, cari tempat alternatif. Bisa menggunakan gedung pemerintah, balai negeri atau tempat lain yang layak. Yang penting anak-anak tetap belajar,” katanya.
Ia juga meminta Jafar Sidik tidak hanya menunggu laporan dari bawah, tetapi turun langsung melihat kondisi di lapangan.
“Jangan hanya menunggu laporan. Kadis harus turun lihat langsung. Duduk bersama masyarakat, orang tua siswa dan pihak sekolah, kemudian cari jalan keluar,” ujar MN.
Menurutnya, lima hari tanpa aktivitas belajar mengajar bukan waktu yang singkat. Jika dibiarkan berlarut-larut, kondisi tersebut dapat mengganggu proses pendidikan siswa.
“Ini sudah lima hari. Kalau sampai berlanjut satu minggu atau lebih, siapa yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak ini?” kata MN.
MN juga mendesak Pemkab SBB memberikan penjelasan terbuka mengenai langkah yang telah dilakukan selama persoalan berlangsung. Masyarakat ingin mengetahui apakah sudah ada koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan apakah pemerintah telah menyiapkan solusi sementara.
“Kalau memang ada proses penyelesaian, sampaikan kepada masyarakat. Jangan orang tua dan anak-anak dibiarkan menunggu tanpa kepastian,” tegasnya.
Sorotan terhadap Jafar Sidik bukan semata-mata karena persoalan pemalangan sekolah, tetapi lebih kepada respons Dinas Pendidikan ketika hak pendidikan anak-anak terganggu.
Persoalan mengenai status lahan, administrasi sekolah maupun batas wilayah dapat diselesaikan melalui mekanisme pemerintahan dan hukum yang berlaku. Namun, menurut warga, proses tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan kegiatan belajar mengajar terhenti.(Redaksi)
