SBB,Malukuinterprize— Dugaan persoalan pembayaran lahan dalam proyek Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir Sungai Way Kaka, kawasan Waikaka–Waimasa, Negeri Tala, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), semakin menjadi sorotan. Pemerintah Kabupaten SBB diduga memiliki peran dalam proses rekomendasi pembayaran lahan yang kini dipersoalkan karena berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp300 juta. Persoalan tersebut kini telah memasuki tahap penyelidikan di Kejaksaan Tinggi Maluku.
Sorotan terhadap Pemda SBB menguat setelah terungkap adanya surat undangan Sekretariat Daerah Kabupaten SBB Nomor 200.1.3.4/451 tertanggal 8 Juli 2026. Surat tersebut mengundang sejumlah pihak untuk menghadiri pertemuan penyelesaian persoalan lahan proyek BWS Maluku pada 10 Juli 2026 di Kantor Camat Amalatu. Pertemuan itu turut dihadiri Wakil Bupati SBB.
Dalam pertemuan tersebut, para pihak diminta membawa dokumen kepemilikan lahan yang dipermasalahkan. Namun, persoalan kemudian muncul terkait rekomendasi pembayaran yang disebut berasal dari Pemda SBB dan menjadi dasar bagi Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku melakukan pembayaran lahan.
Hal ini menjadi pertanyaan serius. Apakah rekomendasi tersebut telah didasarkan pada pemeriksaan dokumen kepemilikan yang sah? Siapa pejabat yang memberikan rekomendasi? Dan apakah ahli waris keluarga Latekay telah dilibatkan sebelum pembayaran dilakukan?
Dalam pertemuan koordinasi di Kejati Maluku pada 23 Juli 2026, BWS Maluku disebut mengakui adanya pembayaran lahan sekitar Rp150 juta. Pihak kejaksaan kemudian mengarahkan agar pembayaran tersebut ditarik kembali melalui mekanisme sesuai ketentuan hukum.
Persoalan semakin menarik setelah BPN menjelaskan bahwa HGU Nomor 6 Persil Seriholo seluas kurang lebih 450 hektare tercatat atas nama Khoe Tjan, bukan PT Sinar Tala Jaya. Sementara itu, dokumen kronologi juga mencatat transaksi Rp45 juta dan Rp55 juta kepada pihak yang dikaitkan dengan PT Sinar Tala Jaya. Total kedua transaksi tersebut mencapai Rp100 juta.
Rangkaian fakta ini menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas pembayaran, kewenangan penerima uang, serta tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam proses rekomendasi dan pelaksanaan pembayaran. Terlebih, proyek pengendali banjir tersebut memiliki nilai kontrak sekitar Rp8,49 miliar yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026.
Pemda SBB kini dituntut memberikan penjelasan terbuka. Pemerintah daerah harus menjelaskan siapa yang memberikan rekomendasi pembayaran, apa dasar administrasi dan hukumnya, serta bagaimana proses verifikasi terhadap pihak yang dinyatakan berhak menerima uang kompensasi.
Kejati Maluku diharapkan tidak hanya menelusuri pihak penerima pembayaran, tetapi juga memeriksa proses lahirnya rekomendasi, pejabat yang terlibat dalam pengambilan keputusan, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara. Apabila ditemukan penyimpangan, setiap pihak harus dimintai pertanggungjawaban sesuai peran dan ketentuan hukum.
Masyarakat kini menunggu hasil penyelidikan untuk menjawab satu persoalan mendasar: apakah rekomendasi Pemda SBB telah menjadi bagian dari proses pembayaran lahan yang tidak sesuai ketentuan hingga berpotensi merugikan keuangan negara.
Sebab, fasilitasi pemerintah seharusnya memberikan kepastian hukum, bukan justru menimbulkan persoalan baru yang berujung pada dugaan kerugian uang negara. (Redaksi)
