Bogor,Malukuinterprize— Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gigih Berdaulat Nusantara (Aliansi GIBRAN), Reyhan Restuansyah, menyoroti kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang dikeluhkan masyarakat di sejumlah daerah di Indonesia. Ia mendesak PT Pertamina (Persero) bersama pemerintah dan instansi terkait segera mengambil langkah konkret untuk menjamin ketersediaan serta kelancaran distribusi BBM bagi masyarakat.
Menurut Reyhan, BBM merupakan kebutuhan vital yang berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat, aktivitas transportasi, distribusi barang, hingga keberlangsungan roda perekonomian. Karena itu, persoalan kelangkaan BBM harus ditangani secara serius agar tidak menimbulkan beban tambahan bagi masyarakat dan pelaku usaha.
“Kami meminta dengan tegas kepada Pertamina agar segera mengatasi kelangkaan BBM yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Masalah ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,” tegas Reyhan dalam keterangannya.
Ia menegaskan bahwa masyarakat membeli BBM dengan membayar sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itu, masyarakat berhak memperoleh pelayanan dan akses terhadap pasokan BBM yang memadai, dengan tetap memperhatikan mekanisme distribusi, kuota, serta ketentuan penyaluran BBM bersubsidi dan nonsubsidi.
“Masyarakat beli tunai, bukan kredit! Masyarakat membayar BBM sesuai ketentuan, sehingga ketersediaan dan kelancaran distribusinya harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan BBM akibat persoalan distribusi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Reyhan.
Aliansi GIBRAN juga meminta Pertamina dan pemerintah mengevaluasi rantai pasok BBM dari hulu hingga hilir, termasuk ketersediaan stok, pengiriman ke daerah, dan pengawasan penyaluran di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Apabila ditemukan penyimpangan, seperti penyelewengan distribusi, penyalahgunaan kuota, atau praktik lain yang merugikan masyarakat, Reyhan meminta agar persoalan tersebut diperiksa dan ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan bahwa masyarakat di wilayah perkotaan maupun daerah terpencil memperoleh akses energi secara adil dan sesuai kebutuhan. Kelancaran pasokan BBM menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan pelayanan publik.
Selain menyoroti persoalan kelangkaan BBM, Reyhan Restuansyah juga menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika dan ketidakpastian global.
Ia menilai bahwa ketersediaan energi perlu ditempatkan sebagai bagian penting dari strategi ketahanan nasional, termasuk dalam menghadapi kemungkinan gangguan rantai pasok internasional dan meningkatnya risiko geopolitik.
“Jangan sampai kita berbicara tentang kesiapan pertahanan dan armada perang, tetapi persoalan ketersediaan bahan bakar justru tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Kendaraan dan peralatan pertahanan membutuhkan dukungan energi agar dapat beroperasi,” tegas Reyhan.
Ia menggambarkan persoalan tersebut melalui sebuah perumpamaan.
“Kalau berperang memiliki senjata, tetapi tidak memiliki peluru, bagaimana bisa menjalankan pertahanan? Begitu juga jika memiliki kendaraan, tetapi tidak memiliki bahan bakar. Karena itu, kesiapan energi harus menjadi bagian dari perencanaan strategis negara,” ujarnya.
Reyhan juga mengusulkan agar pemerintah mengkaji penguatan kapasitas pengolahan minyak dan infrastruktur penyimpanan BBM di berbagai wilayah Indonesia. Menurutnya, penguatan infrastruktur energi perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah, potensi sumber daya, kelayakan ekonomi, serta aspek keamanan dan lingkungan.
Ia berpandangan bahwa pengembangan kilang minyak tidak harus dipahami sebagai kewajiban membangun satu kilang di setiap provinsi, melainkan sebagai kebutuhan untuk menyusun sistem energi nasional yang terintegrasi, tangguh, dan mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
Dengan dukungan infrastruktur pengolahan, penyimpanan, dan distribusi yang memadai, Indonesia diharapkan dapat mengurangi kerentanan terhadap gangguan pasokan energi, termasuk yang berasal dari gejolak global.
Menutup keterangannya, Reyhan kembali meminta Pertamina bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan perhatian serius terhadap keluhan masyarakat mengenai ketersediaan BBM.
Ia berharap evaluasi dilakukan secara menyeluruh, disertai langkah perbaikan yang terukur dan keterbukaan informasi mengenai kondisi pasokan serta upaya penanganan di daerah yang mengalami gangguan distribusi.
“Jangan sampai aktivitas ekonomi masyarakat terganggu hanya karena persoalan tata kelola dan distribusi BBM. Negara harus memastikan kebutuhan energi masyarakat mendapatkan perhatian serius. Ketahanan energi bukan hanya soal industri, tetapi juga menyangkut kehidupan rakyat dan kesiapan Indonesia menghadapi berbagai tantangan ke depan,” pungkas Reyhan Restuansyah.(Redaksi)
