SBB, Malukuinterprize– Pemerintah Desa Uraur, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maluku, kini berada di bawah sorotan masyarakat menyusul terbengkalainya pembangunan Balai Desa yang diduga berlangsung selama bertahun-tahun tanpa kejelasan penyelesaian. Bangunan yang seharusnya menjadi fasilitas pelayanan publik justru terkesan dibiarkan tanpa kepastian, sementara masyarakat kembali mengeluhkan dugaan permintaan kontribusi sebesar Rp100 ribu untuk setiap kepala keluarga (KK).
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius terhadap tanggung jawab Kepala Desa Uraur sebagai pemimpin pemerintahan di tingkat desa. Bagaimana mungkin masyarakat kembali diminta mengeluarkan uang untuk pembangunan Balai Desa, sementara pembangunan sebelumnya belum juga diselesaikan dan pertanggungjawaban anggarannya belum dijelaskan secara terbuka?
Keluhan tersebut disampaikan salah satu warga Desa Uraur berinisial ML (34) kepada Media, Jumat (13/11/2026). ML mengaku kecewa karena masyarakat harus kembali dibebankan dengan tanggungan biaya di tengah kondisi bangunan yang sudah lama terbengkalai.
“Baru masyarakat disuruh tanggungan Rp100 ribu satu KK. Periksa dulu, ini kenapa pembangunan balai desa tidak selesai,” ungkap ML.
Menurutnya, Kepala Desa seharusnya tidak hanya meminta dukungan masyarakat, tetapi juga memberikan penjelasan mengenai alasan pembangunan tidak kunjung diselesaikan. “Periksa Balai Desa itu, kenapa sampai sekarang tidak selesai. Balai desa ini sudah terkatung-katung bertahun-tahun. Sudah jadi monumen bersejarah,” tegasnya.
Sorotan berikutnya tertuju pada informasi bantuan sebesar Rp50 juta yang disebut-sebut berasal dari Hendrik Lewerissa untuk mendukung pembangunan Balai Desa Uraur. Masyarakat mempertanyakan apakah bantuan tersebut benar-benar telah diterima pemerintah desa, bagaimana pencatatannya, siapa yang mengelola, dan untuk kepentingan apa dana tersebut digunakan.
Jika bantuan tersebut benar-benar telah diserahkan, Kepala Desa Uraur perlu memberikan penjelasan secara terbuka. Jangan sampai muncul kesan bahwa bantuan untuk kepentingan masyarakat tidak memiliki kejelasan pertanggungjawaban atau Gelapkan Dana Tersebut. Warga Uraur membutuhkan bukti penerimaan, rincian penggunaan, serta realisasi pembangunan yang dapat diperiksa bersama.
ML juga mengungkapkan bahwa ketika persoalan pemeriksaan pembangunan dipertanyakan kepada salah satu staf pemerintah desa, dirinya memperoleh jawaban bahwa pemeriksaan disebut telah dilakukan dan dinyatakan aman.
“Katanya dong su dapat periksa, tapi aman,” ungkap ML menirukan penjelasan staf pemerintah desa.
Pernyataan tersebut justru memperbesar tanda tanya. Jika pembangunan memang sudah diperiksa dan dinyatakan aman, mengapa kondisi bangunan masih terbengkalai? Apa dasar penilaian bahwa semuanya aman? Apakah pemeriksaan tersebut juga mencakup kesesuaian antara anggaran yang digunakan dengan kondisi fisik bangunan?
Kepala Desa Uraur tidak boleh menganggap keluhan masyarakat sebagai persoalan biasa. Sebagai pemegang tanggung jawab pemerintahan desa, Kepala Desa harus mampu menjelaskan setiap penggunaan anggaran pembangunan maupun bantuan yang diterima untuk kepentingan masyarakat. Transparansi bukan pilihan, melainkan bagian penting dari pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa.
Persoalan dugaan permintaan Rp100 ribu per KK juga harus dijelaskan secara terbuka. Apakah permintaan tersebut merupakan hasil musyawarah desa? Apakah sifatnya wajib atau sukarela? Siapa yang menginisiasi pengumpulan dana dan bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya? Jangan sampai masyarakat merasa dipaksa menanggung kembali biaya pembangunan tanpa memperoleh kejelasan mengenai penggunaan dana sebelumnya.
Kini tantangan berada di tangan Kepala Desa Uraur. Berani atau tidak membuka seluruh informasi pembangunan Balai Desa kepada masyarakat? Berani atau tidak menjelaskan keberadaan bantuan Rp50 juta yang disebut berasal dari Hendrik Lewerissa? Dan berani atau tidak mempertanggungjawabkan alasan bangunan tersebut belum juga diselesaikan.
Hingga berita ini di publikasikan Pihak Kepala Desa Uraur, Hendrik Lewerissa, serta pihak-pihak terkait Memerlukan penjelasan lebih lanjut atas berbagai pertanyaan masyarakat tersebut. (Redaksi)
