Ambon,Malukuinterprize– Persoalan tanah longsor di kawasan Perumahan Gadihu Indah yang mengakibatkan 12 unit rumah mengalami kerusakan berat dengan estimasi total kerugian mencapai Rp2,4 miliar kini memasuki babak penentuan. Setelah kurang lebih enam bulan warga menunggu kepastian pertanggungjawaban, pihak developer akhirnya menyatakan kesediaannya untuk bertanggung jawab dalam agenda mediasi bersama warga dan tim kuasa hukum di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku.
Namun, kesediaan tersebut belum menjadi akhir dari persoalan. Developer kini diberikan tenggat waktu selama tujuh hari untuk menyampaikan penawaran penyelesaian secara konkret, termasuk besaran ganti rugi, mekanisme pembayaran, serta rencana pembangunan kembali 12 unit rumah yang mengalami kerusakan berat. Apabila dalam batas waktu tersebut tidak ada kesepakatan yang jelas, tim kuasa hukum memastikan proses hukum akan tetap berlanjut.
Abdul Safri Tuakia, S.H., M.H., bersama tim kuasa hukum dari Law Office Abdul Safri Tuakia, S.H., M.H. & Associates, menegaskan bahwa kesempatan tujuh hari yang diberikan kepada pihak developer merupakan ruang untuk membuktikan keseriusan dalam menyelesaikan kerugian warga. Menurutnya, persoalan ini tidak boleh kembali berlarut-larut karena masyarakat telah menanggung dampak longsor selama kurang lebih enam bulan tanpa kepastian penyelesaian.
Berdasarkan data kerugian yang disampaikan kepada tim kuasa hukum, terdapat 12 unit rumah mengalami kerusakan berat dengan estimasi kerugian mencapai Rp2,4 miliar. Nilai kerugian tersebut menjadi salah satu dasar tuntutan warga agar pihak developer memberikan kompensasi yang layak dan bertanggung jawab terhadap pemulihan kondisi rumah mereka. Warga tidak hanya mengharapkan pembayaran ganti rugi, tetapi juga pembangunan kembali rumah-rumah yang mengalami kerusakan berat dengan memperhatikan aspek keselamatan dan standar teknis konstruksi.
Dalam mediasi tersebut, pihak developer selaku terlapor menyatakan kesediaannya untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami warga. Menanggapi pernyataan itu, tim kuasa hukum bersama warga memberikan kesempatan selama satu minggu agar developer dapat menyampaikan penawaran penyelesaian secara tertulis dan terukur. Penawaran tersebut harus memuat besaran ganti rugi, tahapan pembayaran, jadwal pembangunan kembali, serta batas waktu pelaksanaan sehingga tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Abdul Safri Tuakia menegaskan bahwa pernyataan kesediaan bertanggung jawab harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Sebab, warga tidak bisa terus menunggu tanpa kepastian, sementara rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung justru mengalami kerusakan berat akibat peristiwa longsor tersebut.
“Enam bulan bukan waktu yang singkat. Warga sudah cukup lama menanggung dampak dari peristiwa longsor ini. Mereka membutuhkan kepastian, bukan sekadar janji. Developer harus segera menunjukkan tanggung jawab melalui pembayaran ganti rugi dan pembangunan kembali rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan berat,” tegas Tuakia.
Ia menambahkan, pihaknya menghargai kesediaan developer untuk bertanggung jawab sebagaimana disampaikan dalam mediasi. Namun, kesempatan tujuh hari tersebut harus dimanfaatkan untuk menghadirkan solusi yang benar-benar konkret, bukan sekadar pernyataan yang kembali membuat warga menunggu.
“Kami menghargai itikad baik pihak developer yang dalam mediasi menyatakan kesediaan untuk bertanggung jawab. Oleh karena itu, kami memberikan waktu satu minggu untuk menyampaikan penawaran yang konkret. Namun, apabila tidak ada penyelesaian yang jelas atau mediasi mengalami kegagalan, kami memastikan proses hukum tetap berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Tim kuasa hukum menegaskan bahwa apabila dalam tenggang waktu tujuh hari tidak terdapat penawaran yang layak atau tidak tercapai kesepakatan, pihaknya akan terus mengawal proses hukum yang sedang berjalan di Ditreskrimsus Polda Maluku. Penanganan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana perlindungan konsumen dan dugaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.
Menurut tim kuasa hukum, upaya mediasi tidak boleh dimaknai sebagai penghentian perjuangan hukum warga. Mediasi merupakan kesempatan untuk menyelesaikan persoalan secara baik-baik, tetapi hak-hak masyarakat tetap harus dilindungi. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak menghasilkan kepastian, langkah hukum menjadi jalur yang akan terus ditempuh sesuai ketentuan yang berlaku.
Kini, tenggat waktu tujuh hari menjadi momentum penting bagi developer untuk membuktikan komitmen yang telah disampaikan di hadapan para pihak dalam mediasi. Dengan estimasi kerugian mencapai Rp2,4 miliar dan 12 rumah mengalami kerusakan berat, warga menuntut penyelesaian yang adil, terukur, dan memberikan kepastian terhadap pemulihan hak mereka.
Persoalan ini juga menjadi perhatian serius terhadap perlindungan konsumen dalam sektor pembangunan perumahan. Masyarakat yang membeli rumah tentu mengharapkan hunian yang aman, layak, dan memberikan perlindungan bagi keluarga. Karena itu, setiap persoalan yang menimbulkan kerusakan berat dan kerugian masyarakat harus mendapatkan penanganan serta pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum. (Redaksi)
