SBB, Malukuintprize— Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menyampaikan tujuh usulan kepada Pemerintah Daerah dalam penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten SBB Tahun Anggaran 2026.
Penyampaian pendapat akhir tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD SBB di ruang rapat utama Kantor DPRD SBB, Jalan Hunitetu, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Rabu (30/9/2026). Fraksi Demokrat diwakili Djuwadi, S.Sos.
Dalam penyampaiannya, Djuwadi mengatakan Fraksi Demokrat melihat RAPBD SBB Tahun Anggaran 2026 belum menggambarkan pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Program untuk peningkatan PAD harus mendapat perhatian bersama,” kata Djuwadi.
Untuk mendukung peningkatan PAD, Fraksi Demokrat mengusulkan pengadaan Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten SBB.
Selain persoalan PAD, Fraksi Demokrat menyoroti kondisi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah SBB.
Menurut Djuwadi, pemerintah daerah perlu menambah armada mobil pemadam kebakaran yang dapat ditempatkan di masing-masing kecamatan sebagai langkah antisipasi terhadap Karhutla.
“Untuk pencegahan Karhutla yang marak terjadi di SBB akhir-akhir ini, maka diusulkan untuk menambah armada mobil pemadam kebakaran untuk ditempatkan di masing-masing kecamatan sebagai antisipasi Karhutla,” ujarnya.
Fraksi Demokrat juga meminta penyebarluasan informasi mengenai Karhutla dilakukan secara luas kepada masyarakat. Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) SBB diharapkan dapat mengambil peran melalui media sosial, media siber, media elektronik dan media cetak dengan melakukan koordinasi bersama OPD terkait.
Selanjutnya, Fraksi Demokrat meminta Pemerintah Daerah memperhatikan tingkat penyerapan anggaran pada masing-masing OPD.
Djuwadi mengatakan masih terdapat sejumlah program yang belum terealisasi, sementara waktu pelaksanaan tahun anggaran 2026 hanya tersisa sekitar tiga bulan.
Fraksi Demokrat juga menyoroti rencana pembangunan kantor DPRD SBB. Menurut Djuwadi, aspek pembebasan lahan dan kejelasan status tanah harus menjadi perhatian.
“Jika sudah ada SKT maka harus dilakukan sertifikasi, tetapi jika hal ini tidak dapat ditempuh maka harus dicari lahan baru untuk pembangunan,” katanya.
Persoalan sampah juga menjadi perhatian Fraksi Demokrat. Djuwadi mengatakan aksi pembuangan sampah ke sungai, kali dan pantai perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah.
Fraksi Demokrat mengusulkan agar pemerintah daerah memberikan reward kepada masyarakat yang melaporkan adanya pembuangan sampah di sungai dan pantai.
Selain itu, Fraksi Demokrat mendorong pemerintah daerah memperhatikan persoalan pembebasan lahan maupun alih fungsi lahan hutan lindung di wilayah pegunungan yang berkaitan dengan kebutuhan pembangunan jalan, pemukiman dan lahan pertanian.
“Ini menjadi perhatian kita bersama agar dapat ditindaklanjuti pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Djuwadi. (Redaksi)
