Malang,Malukuinterprize— Kota Malang menjadi sorotan setelah Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyatakan sepakat dengan aspirasi mahasiswa untuk menghentikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sikap tersebut disampaikan Amithya sebagai respons terhadap aspirasi yang disampaikan mahasiswa kepada DPRD Kota Malang. Pernyataan itu kemudian menjadi perhatian publik karena MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang pelaksanaannya berlangsung secara nasional.
“Kami sepakat untuk menghentikan program MBG di Kota Malang,” ujar Amithya.
Dengan pernyataan tersebut, Kota Malang disebut menjadi kota pertama di Indonesia yang mengambil sikap untuk menghentikan pelaksanaan program MBG.
Aspirasi mahasiswa tersebut tidak hanya menyoroti keberadaan program MBG, tetapi juga menyangkut persoalan prioritas penggunaan anggaran pemerintah. Di tengah kebutuhan pembangunan yang masih besar, muncul pertanyaan mengenai apakah anggaran yang dialokasikan untuk MBG sudah menjadi pilihan paling tepat atau masih terdapat kebutuhan masyarakat lain yang lebih mendesak.
Salah satu wacana yang berkembang adalah agar anggaran MBG dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dasar. Jalan-jalan di sejumlah wilayah perkampungan yang masih rusak dan berlubang menjadi salah satu contoh kebutuhan yang dinilai bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Bagi masyarakat, jalan yang layak merupakan kebutuhan dasar karena berkaitan dengan mobilitas warga, aktivitas ekonomi, akses pendidikan, pelayanan kesehatan hingga distribusi barang.
Karena itu, muncul pandangan bahwa kebijakan anggaran pemerintah harus terus dievaluasi berdasarkan kebutuhan masyarakat di lapangan. Program berskala besar seperti MBG dinilai perlu diimbangi dengan perhatian terhadap persoalan infrastruktur yang masih menjadi keluhan masyarakat.
Sikap Ketua DPRD Kota Malang tersebut sekaligus membuka ruang perdebatan mengenai efektivitas dan prioritas program MBG. Apakah anggaran besar yang dialokasikan untuk program tersebut telah memberikan manfaat yang optimal, atau sebagian anggarannya dapat diarahkan untuk kebutuhan pembangunan lainnya?
Namun, penghentian MBG di tingkat daerah juga membutuhkan kejelasan mengenai mekanisme kebijakan dan kewenangan pemerintah daerah, mengingat program tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat.
Kini, publik menunggu tindak lanjut dari pernyataan Ketua DPRD Kota Malang tersebut. Jika benar direalisasikan, langkah Malang dapat menjadi preseden penting dalam perdebatan nasional mengenai program MBG dan arah prioritas anggaran pemerintah. (Redaksi)
