Ambon,Malukuintprize— Pertumbuhan ekonomi Kota Ambon menghadapi catatan penting. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Ambon menunjukkan pertumbuhan ekonomi pada 2025 hanya mencapai 4,87 persen, melambat 1,09 poin persentase dibandingkan pertumbuhan 2024 yang mencapai 5,96 persen.
Dalam rentang lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kota Ambon Yang di Pimpinan Walikota Bodewien Wattimena tercatat 4,08 persen pada 2021, 5,10 persen pada 2022, 4,47 persen pada 2023, 5,96 persen pada 2024, dan turun menjadi 4,87 persen pada 2025.
BPS secara resmi menyatakan bahwa kondisi perekonomian Kota Ambon pada 2025 mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Data tersebut merupakan bagian dari publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kota Ambon Menurut Lapangan Usaha 2021–2025.
PDRB Naik, Tetapi Laju Pertumbuhan Melambat
Meskipun pertumbuhan ekonomi melambat, nilai PDRB Kota Ambon atas dasar harga konstan 2010 meningkat dari sekitar Rp12,34 triliun pada 2024 menjadi Rp12,94 triliun pada 2025.
Artinya, perekonomian tetap mengalami ekspansi, tetapi kecepatannya lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Karena itu, perlambatan pertumbuhan tidak sama dengan perekonomian mengalami kontraksi.
Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan daerah, terutama mengenai kemampuan pemerintah menjaga momentum pertumbuhan dan memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dirasakan masyarakat.
Sektor Pertanian Justru Mengalami Kontraksi
Salah satu temuan paling mencolok dalam data BPS adalah kinerja sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.
Pada 2025, sektor tersebut mengalami pertumbuhan negatif 6,13 persen. BPS mencatat sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai satu-satunya kategori lapangan usaha yang mengalami kontraksi pada 2025.
Sebaliknya, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 10,27 persen, meningkat tajam dibandingkan 2,50 persen pada 2024.
Industri pengolahan juga tumbuh 9,16 persen, sedangkan informasi dan komunikasi tumbuh 5,30 persen.
Ekonomi Ambon Masih Bergantung pada Pemerintahan dan Perdagangan
Struktur ekonomi Kota Ambon 2025 juga memberikan gambaran penting.
BPS mencatat kontribusi terbesar terhadap PDRB berasal dari Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 25,01 persen.
Berikutnya adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21,98 persen, kemudian Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,87 persen.
Struktur tersebut menunjukkan besarnya peran aktivitas pemerintahan, perdagangan dan transportasi dalam perekonomian Ambon.
Karena itu, perlambatan ekonomi perlu menjadi perhatian karena dapat berdampak pada aktivitas dunia usaha, penciptaan lapangan kerja, pendapatan masyarakat dan kemampuan pelaku UMKM meningkatkan usahanya.
Namun, perlambatan pertumbuhan ekonomi tidak dapat secara otomatis disimpulkan sebagai akibat langsung dari kebijakan Pemerintah Kota Ambon. Pertumbuhan PDRB dipengaruhi berbagai faktor, baik kebijakan pemerintah maupun kondisi sektor usaha, konsumsi, investasi dan lingkungan ekonomi yang lebih luas.
2026 Jadi Tahun Pembuktian
Memasuki 2026, terdapat indikator awal yang menunjukkan perkembangan ekonomi yang lebih baik.
Pemerintah Kota Ambon menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I 2026 mencapai 6,09 persen secara year-on-year. Namun, angka tersebut merupakan pertumbuhan triwulanan dan belum dapat dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi sepanjang 2026.
Data BPS Provinsi Maluku menunjukkan PDRB Kota Ambon atas dasar harga konstan 2010 pada Triwulan I 2026 sebesar Rp3,313 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp3,354 triliun pada Triwulan II 2026. Data Triwulan III dan IV belum tersedia pada tabel BPS tersebut.
Karena itu, pertumbuhan 6,09 persen pada awal 2026 masih membutuhkan pembuktian melalui kinerja ekonomi pada triwulan-triwulan berikutnya.
Dampaknya bagi Masyarakat
Perlambatan ekonomi dapat menjadi persoalan apabila berlangsung dalam waktu panjang. Aktivitas usaha yang lebih lambat dapat membatasi ekspansi perusahaan, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan.
Bagi pelaku UMKM dan pedagang, pertumbuhan yang lebih rendah juga dapat menjadi tantangan apabila daya beli dan permintaan masyarakat tidak tumbuh sejalan.
Karena itu, kebijakan pemerintah daerah perlu diarahkan tidak hanya mengejar angka pertumbuhan PDRB, tetapi juga memastikan pertumbuhan tersebut diterjemahkan menjadi lapangan kerja, peningkatan pendapatan, penguatan UMKM, investasi dan pelayanan publik yang lebih baik.
Data BPS juga menunjukkan bahwa ekonomi Ambon tidak sepenuhnya bergerak seragam. Ada sektor yang tumbuh tinggi seperti jasa keuangan dan industri pengolahan, tetapi ada pula sektor yang mengalami kontraksi cukup dalam seperti pertanian, kehutanan dan perikanan.
Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkot Ambon untuk memperkuat sektor-sektor produktif dan mengurangi ketimpangan kinerja antar-lapangan usaha. (Redaksi)
